TNI Boikot Agenda Pertemuan Perbatasan RI-Timor Leste

Kupang - Jajaran TNI dan Satgas Pasukan Pengaman Perbatasan RI-Timor Leste memutuskan untuk memboikot seluruh agenda pertemuan yang berkaitan dengan masalah perbatasan kedua negara.Dialog baru akan dibuka kembali apabila masalah penembakan Danton Satgas Pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Lettu (Art) Deddy Setyawan oleh anggota polisi nasional Timor Leste Kamis pekan lalu sudah diselesaikan dan para pelakunya sudah diproses secara hukum.Penegasan tersebut disampaikan Danrem 161 Wirasakti Kolonel Inf Amir Hamka Manan di Kupang, Kamis (28/4/2005)."Pertemuan-pertemuan rutin yang biasanya dilaksanakan di Denpasar maupun wilayah perbatasan untuk sementara dihentikan. TNI tidak akan menghadirinya kalau belum ada kejelasan soal insiden penembakan itu. Percuma saja kita bertemu dan menghabiskan banyak uang, sementara di lapangan, Timor Leste selalu menyimpang dari kesepakatan-kesepakatan itu," tukas Amir.Menurutnya, hasil analisa sementara yang dilakukan TNI membuktikan penembakan itu telah direncanakan sebelumnya. Sebab lima anggota polisi nasional yang bertugas di Border Patroly Union (BPU) tersebut datang bersama-sama dengan para penyelundup dan melindungi mereka."Ini salah satu bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan kita bahwa TNI dan BPU sama-sama menjaga perbatasan agar tidak ada penyelundupan. Kenyataannya tentara kita ditembak dan penyelundup dilindungi. Untuk itu, tidak ada perlu ada pertemuan lagi, kecuali Timor Leste secara transparan mau mengakui keselahan dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia," ujar Amir.Dijelaskan dia, enam perwira TNI yang dikirim dari Mabes TNI untuk melakukan investigasi di perbatasan sudah berada di Atambua. Mereka akan segera melakukan olah TKP dan mencari data-data dan kronologis penembakan untuk diserahkan kepada Panglima TNI."Laporan tersebut akan menjadi pegangan untuk membicarakannya secara bilateral dengan pemerintah Timor Leste. TNI akan menyerahkan persoalan ini untuk diselesaikan di tingkat negara apabila Timor Leste tetap pada posisi tidak transparan, atau kurang serius menanggapi persoalan yang sebenarnya," ucap Amir.Berdasarkan data yang diperoleh dari Pasukan Pamtas TNI, dalam setahun terakhir ada lebih dari 1.000 pelanggaran yang dilakukan oleh warga Timor Leste di perbatasan. "Pelanggaran terbanyak adalah penyelundupan dan pelanggaran garis batas," kata Amir. (sss/)