Sekda DKI Sebut Program Anies-Sandi Mungkin Masuk di RAPBD-P

Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut program kerja dari pasangan gubernur dan wagub terpilh Anies Baswedan-Sandiaga Uno mungkin dapat masuk ke dalam RAPBD-P tahun 2017. Itu jika program tersebut telah selesai dibahas di Bappeda dan disahkan di DPRD.

"Terkahir pertanyaannya, di 2017 akhir, mungkin enggak (program Anies-Sandi masuk), saya jawabnya mungkin. Mungkin sepanjang nanti terbahas di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan disahkan nanti di DPRD. Karena nanti KUA-PPAS-nya ini akan kita dorong ke DPRD dan berbahas dengan komisi, fraksi dan banggar di sana," ujar Saefullah di Gedung G Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Anies-Sandi masih memiliki waktu selama 2 setengah bulan di tahun 2017 untuk memasukkan program-program mereka ke dalam RAPBD-P . Hal ini menjadi pertimbangan pihaknya sebagai ketua tim anggaran pembangunan daerah (TPAD) membuka pintu kepada tim sinkronisasi.

"Jadi kalau mereka punya program 100 hari, ya saya pikir wajar-wajar saja dibekali dengan programnya, dengan anggaran yang tersedia. Karena kan kita sudah sangat terbuka, kalau tidak dari anggaran, dari mana," katanya.

Saefullah menyebut perubahan tersebut belum dilakukan. Perubahan itu sendiri tergantung pada rapat paripurna DPRD dan audit dari BPK. Paripurna DPRD sendiri akan berlangsung pada 31 Mei 2017 mendatang.

"Itu kan pintunya perubahan. Pintunya perubahan tahun 2017. Terus sekarang posisinya di mana? Kita sekarang sedang menunggu usulan SKPD dan UKPD, kita tampung nih sekarang. Setelah itu paripurna kan ada Silpa yang valid di situ, ada berapa silpa kita, maka yang kita usulkan ke dalam perubahan. Jadi sekarang ini perubahan belum apa-apa. Masih menunggu paripurna supaya mendapatkan validasi dari silpa kita berapa," jelasnya.

"Silpa yang valid, kalau sekarang kan estimasi karena sudah di audit BPK ini valid silpa kalian. Jadi ini kita masukan ke dalam anggaran dan itu mungkin, sangat mungkin untuk gubernur terpilih dalam rangka program 100 harinya didukung dari perubahan anggaran," tambahnya.

Saefullah juga menyebut jika rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018 mutlak milik Anies-Sandi. Hal ini mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017.

"Iya, Permendagri 32 itu tadi memberikan amanat untuk RPJMD 2018. Artinya, program kerja 2018. Itu mutlak 100 persen. Yang kedua, RPJMD 2018-2022," imbuhnya.

Salah satu amanat gubernur dan wagub terpilih setelah 6 bulan dilantik adalah membentuk RPJMD. Namun Saefullah berpendapat di era modern saat ini 6 bulan merupakan waktu yang lama.

"Tapi saya rasa diera modern seperti ini, enam bulan kelamaan. Jadi kalau kita siapkan dari sekarang bersama tim ini (sinkronisasi), satu minggu, dua minggu setelah dilantik, maka RPJMD ini sudah jadi dan sinkron sama RPJMD 2018. Itu pasti kita garap maksimal," tuturnya. (nvl/gbr)