DetikNews
Sabtu 20 Mei 2017, 03:12 WIB

Jelang Ramadan, Polri Berkomitmen Kawal Pendistribusian Uang

Mei Amelia R - detikNews
Jelang Ramadan, Polri Berkomitmen Kawal Pendistribusian Uang Foto: MoU Polri dengan BI dalam pelaksanaan pengamanan kawal angkut uang (ist)
FOKUS BERITA: Serba-serbi Ramadan
Jakarta - Kebutuhan uang Rupiah menjelang Ramadan dan Idul Fitri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pendistribusian uang memiliki kerawanan tersendiri sehingga Polri berkomitmen untuk melakukan pengamanan dalam pengawalan angkut uang.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno mengatakan pihaknya berkomitmen dalam melakukan kegiatan kawal angkut uang dan barang berharga yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) dalam segi keamanan dan pengamanan.

"Anggota yang bertugas dalam pengawalan agar mengedepankan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas tentu berkoordinasi dengan Bank Indonesia," ujar Putut.

Hal tersebut diungkapkan Putut Kepala Biro Operasional Baharkam Polri Brigjen Edi Sumitro Tambunan, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Ketentuan Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) di Ruang Singosari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/5/2017).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Deputi Gubernur BI Sugeng, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi, Kepala Departemen Regional 2 Dwi Pranoto dan Kepala Departemen 1 Benny Siswanto.

Putut mengatakan, Baharkam Polri memiliki 50 ribu anggota Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang siap membantu BI dalam mensosialisasikan uang Rupiah baru hingga mengantisipasi peredaran uang palsu.

"Yang mana setiap hari mereka wajib ketemu dengan masyarakat minimal 5 masyarakat yang ditemui, dilakukan pembinaan jangan sampai masyarakat ini menjadi korban atau pelaku kejahatan, kecelakaan atau bencana," imbuhnya.

Polri telah menanda tangani nota kesepahaman dengan BI dalam pelaksanaan pengamanan kawal angkut uang. MoU tersebut ditindaklanjuti dengan membuat tata cara tentang pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang melakukan usaha kegiatan kawal uang dan pengelolaan uang Rupiah.

"Dibuatnya pedoman kerja ini guna meningkatkan kualitas pengamanan dan pengelolaan uang Rupiah dalam rangka perlindungan masyarakat terkait peredaran uang Rupiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri," imbuhnya.

Dengan adanya MoU itu pula, diharapkan pembinaan dan pengawasan terhadap BUJP dilakukan secara optimal. "Yang meliputi audit, assesment dan pengawasan sesuai aturan yang berlaku, tidak mempersulit dalam menerbitkan surat izin, operasional BUJP dan memberikan punishment terhadap BUJP yang tidak sesuai prosedur," sambungnya.

Ia berharap, ke depan sinergitas antara Polri dan BI dapat terus ditingkatkan hingga ke level bawah dengan menjaga komunikasi dan koordinasi. "Saya berharap BI dan stakeholder lainnya untuk saling mendukung dalam menjaga iklim berinvestasi semakin kondusif," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng mengatakan, dalam pengelolaan uang Rupiah, BI melalui Departemen Pengelolaan Uang memiliki misi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah yang cukup. Untuk mencapai misi tersebut, BI menerapkan tiga pilar strategi yaitu ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, distribusi dan pengelolaan uang yang aman dan optimal serta layanan cash yang prima.

Dalam pelaksanaan ketiga pilar tersebut, selain melibatkan perbankan, terdapat juga pihak lain yang selama ini memiliki peranan yang cukup strategis, salah satunya adalah BUJP yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengelolaan uang Rupiah.

BUJP ini melakukan tugasnya sesuai kontrak kerja sama yang telah disepakati dengan bank antara lain meliputi distribusi uang, penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah di khasanah dan pengisian uang ATM dengan uang Rupiah, dan atau pengambilan uang Rupiah dari cash deposit mesin atau perangkat jenis lainnya berikut melakukan pemantauan kecukupan uang Rupiah pada ATM dan atau cash registment.

"Melihat strategisnya peranan BUJP yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengelolaan uang Rupiah, BI memandang perlu pengaturan terkait jasa pengawalan uang Rupiah oleh PJPUR. Hal tersebut semata-mata dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terkait pengedaran uang Rupiah. Tentunya dalam menjalankan kegiatan low enforcement dalam jasa pengelolaan uang Rupiah oleh PJUPR, Bank Indonesia memerlukan bantuan dan kerja sama dari instansi yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang ini yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia," tutur Sugeng.

Adapun, BUJP yang telah memiliki izin dari BI sebagai PJUPR yakni PT Swadarma, PT Sarana Informatika dan PT Advantage. "Selain itu tadi, masih terdapat 23 BUJP yg mengajukan perizinan dan mudah-mudahan ini bisa kita proses dengan lebih cepat untuk menunjang kegiatan di bidang ini," imbuh Sugeng.
(mei/rvk)
FOKUS BERITA: Serba-serbi Ramadan
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed