Ini Tantangan Pemerintah untuk Antisipasi Ormas Anti-Pancasila

Jakarta - Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut ada dua tantangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengantisipasi agar ormas anti-Pancasila tidak berkembang. Salah satu tantangan itu adalah isu demokrasi yang tidak bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga.

"Saya kira ada dua hal yang bisa kita lakukan pada level struktural pemerintah memang harus ada upaya-upaya bagaimana agar gerakan-gerakan ini mendapatkan perhatian. Karena bagaimanapun juga, ruang yang menjadi alasan kelompok anti-NKRI ini untuk berkembang adalah karena mereka melihat negara yang berdasarkan Pancasila ini memang belum mampu menjadi negara yang adil dan makmur," kata Abdul, di kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).

Selain itu, ormas ini memanfaatkan demokrasi yang dinilai belum berhasil mendapatkan pemimpin yang baik. Karena itu, pemerintah harus mencegah adanya ruang-ruang publikasi untuk mempengaruhi warga akibat isu ini.

"Kemudian mereka juga melihat demokrasi ini belum mampu menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Abdul.

Karena itu, tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa membuktikan dengan dasar negara Pancasila ini Indonesia bisa maju dan sejahtera. Serta dengan demokrasi bisa mendapatkan pemimpin yang baik bagi bangsa.

"Maka tantangannya secara struktural dari sisi top leadership adalah bagaimana kita mampu membuktikan bahwa dengan Pancasila ini Indonesia mampu, dengan Pancasila ini rakyat menjadi sejahtera dan dengan demokrasi kita bisa memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa," tutur Abdul.

Tantangan selanjutnya, bagaimana pemerintah meyakinkan warga kalangan bawah bahwa konsep NKRI adalah pilihan yang tepat. Hal itu untuk menjawab kemajemukan atau perbedaan yang ada.

"Tantangan yang kedua yang bersifat grassroots bagaimana meyakinkan bangsa Indonesia bahwa NKRI ini adalah sebuah pilihan yang tepat untuk Indonesia yang majemuk. Indonesia yang beragam itu hanya bisa kita sinergikan kalau kita memiliki satu dasar negara yang mengikat semuanya. Dasar yang mengikat semuanya itulah Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.

Dengan demikian, ia menilai pemerintah harus menjangkau kebutuhan warga dan kalangan mahasiswa tentang apa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Salah satu caranya adalah membina anak muda.

"Ini saya kira sebuah prinsip penting, maka pembinaan generasi muda gerakan di level pemuda, mahasiswa harus secara lebih sistematis. Kita lakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga ruang kosong yang selama ini menjadi ladang bagi kelompok anti-NKRI ini berkembang menjadi mungkin, kita isi sehingga mereka adalah generasi Indonesia masa depan," ujarnya. (yld/tfq)