Polemik Ambang Batas Presiden, Pimpinan DPR: Jangan Divoting

Jakarta - Usulan angka ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) atau PT masih deadlock antar-fraksi di DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan agar pengambilan keputusan tidak perlu melalui voting di pansus atau pun paripurna.

"Kalau menurut saya ini sebaiknya jangan divoting, perlu ada konsolidasi dulu karena ini menyangkut masalah tokoh atau presiden, penting, orang nomor 1 Indonesia, sehingga barangkali, semakin banyak pertimbangan menuju kesempurnaan tidak ada salahnya," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Seperti diketahui, ada empat fraksi yang menginginkan angka PT 20 persen, yakni PDIP, Golkar, NasDem, dan PKS. PKB mengusulkan jalan tengah di angka 5 persen. Sisanya masih ingin nol persen atau mengikuti angka ambang batas parlemen.

"Kalau calon yang sudah difilter sedemikian rupa oleh partai tapi bahwa tokoh itu kredibel, kapabilitasnya baik, itu sah-sah juga. Sehingga menurut saya, karena ini grey area keputusan masing-masing parpol kita harapkan ini ketemunya ada di titik resultan itu," kata Taufik.

Apabila di parlemen tidak mencapai kesepakatan, dia pun meminta agar kompromi dibawa hingga tingkat tinggi partai. Taufik menyarankan adanya konsolidasi antar-ketua umum partai politik.

"Indonesia kan titik komprominya titik kompromi politik, seyogyanya saya mengusulkan jangan sampai divoting, tapi komunikasi antar ketum-ketum parpol. Jangan seperti pilihan lurah atau kades, bukan merendahkan, ini pimpinan nasional kita," tutur Waketum PAN itu.

Tujuan konsolidasi itu dinilai Taufik sebagai langkah dalam mencari titik tengah agar ada kesepakatan mengenai PT. Awal mula perdebatan alot soal PT sendiri dinilai berasal dari ketidaktegasan MAhkamah konstitusi terkait keputusan mereka. Keputusan MK yang dipersoalkan ialah putusan No 14/PUU-XI/2013 yang menjelaskan keserentakan Pemilu Legislatif dan Eksekutif pada tahun 2019 berimplikasi pada ditiadakannya PT.

"Tinggal cari titik resultannya bagaimana proses politik itu, kita tidak bisa mengatakan yang 0% paling baik atau yang 20% itu paling baik, nggak bisa. Ini perlu kompromi, kompromi itu tujuannya adalah, bisanya kalau kompromi itu ada di titik tengah," sebut Taufik.

Taufik mengaku tidak berbicara atas nama partai. Ini disebutnya sebagai usulan pribadi agar masalah PT dapat ditemukan hasil yang paling baik.

"Nanti kalau jatuhnya 0-20% ya tinggal bagaimana komprominya, apakah di tengah-tengah itu. 10%, 7% atau apapun, sekarang tinggal kembali kepada sikap masing-masing parpol," tutupnya. (elz/imk)