Dilarang! Demo di Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal

Jakarta - Masyarakat saat ini tidak bisa asal menyampaikan pendapat atau berdemo di obyek vital transportasi nasional seperti bandara, pelabuhan dan stasiun. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 18 Mei 2017.

"Penyampaian pendapat di muka umum sebaiknya dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek vital nasional," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, JA Barata dalam keterangannya, Jumat (19/5/2017).

Dalam surat edaran, dijelaskan bahwa bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan terminal angkutan adalah obyek vital transportasi. Sehingga tempat tersebut harus dilindungi dari gangguan keamanan.

"Kemenhub menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tapi tidak di tempat strategis yang dapat mengganggu pelayanan publik," jelasnya.

Nantinya, pengelola bandara, stasiun kereta api dan terminal akan berkoordinasi dengan pihak TNI dan kepolisian terkait pengamanan.

Berikut poin penting surat edaran dari Menhub terkait larangan penyampaian pendapat di muka umum pada obyek vital transportasi nasional:


2. Bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api dan terminal merupakan obyek vital yang strategis yang harus dilindungi dari gangguan keamanan guna menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah obyek vital transportasi nasional dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, agar para pimpinan unit kerja yang terkait dengan obyek vital transportasi nasional, mengambil langkah sebagai berikut

a. mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing dengan melakukan pengetatan pemeriksaan terhadap setiap orang dan/ atau barang yang masuk/ keluar dari/ ke wilayah obyek vital transportasi nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dalam hal ini dengan pihak TNI dan Kepolisian Negara RI.

Salah satu contoh demo di bandara adalah insiden di mana Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ditolak di Bandara Sam Ratulangi pada Sabtu (13/5) lalu.

Baca Juga: Massa Penolak Fahri Hamzah Geruduk Bandara Manado, Kaca Pecah

Saat itu warga sampai masuk ke apron, alias parkiran pesawat yang seharusnya adalah restricted area alias steril. (nkn/nwk)