DetikNews
Jumat 19 Mei 2017, 09:56 WIB

DPR Dengarkan Laporan BPK di Rapat Paripurna Hari Ini

Elza Astari Retaduari - detikNews
DPR Dengarkan Laporan BPK di Rapat Paripurna Hari Ini Ruang rapat paripurna (Faiq/detikcom)
Jakarta - DPR kembali menggelar sidang paripurna hari ini. Agenda sidang hari ini adalah Dewan mendengarkan laporan BPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2016.

Pada sidang sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan hari ini Dewan kembali menggelar sidang paripurna. Agenda sidang hari ini berkaitan dengan masalah Rancangan APBN 2018 dan laporan BPK.

"Pada rapat paripurna tanggal 19 Mei 2017, pemerintah akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai pedoman penyusunan RAPBN tahun anggaran 2018," ucap Novanto di sidang paripurna DPR kemarin, Kamis (18/5/2017).

"Dalam masa sidang ini, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada DPR RI. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan masukan untuk pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016," lanjut Ketum Golkar itu

Selain itu, Novanto mengingatkan kepada komisi-komisi dan Badan Anggaran untuk berfokus membahas pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2018. Kemudian juga tentang rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran 2018, yang rencananya akan dibahas di rapat paripurna hari ini.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Dia menyatakan DPR mendukung pemerintah terkait RAPBN 2018.

"Kita fokus dulu besok menerima penyampaian awal pembahasan APBN 2018, penting, harus kita dukung pemerintah. Kemudian laporan BPK besok," kata Taufik, Kamis (18/5).

Belum jelas apakah sidang paripurna nanti akan membahas kelanjutan soal panitia khusus hak angket KPK. Hasil rapat Badan Musyawarah kemarin, seluruh fraksi, kecuali PKS, belum menentukan sikap apakah akan mengirim wakil ke pansus atau tidak sehingga akan diagendakan rapat Bamus lagi soal ini.

Kami menyampaikan data terakhir dari kesekjenan ternyata sampai rapat pengganti Bamus dilaksanakan, belum ada fraksi yang mengusulkan nama sebagai anggota pansus angket KPK. Hanya satu fraksi yang tegas menolak di rapat paripurna, yaitu Fraksi PKS, yang tak mengirim nama," sebut Taufik.
(elz/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed