Kamis 18 Mei 2017, 20:09 WIB
Sekda: Anies-Sandiaga Bisa Masukkan Program Lewat Bappeda DKI
Sekda DKI Jakarta Saefullah (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa memasukkan program unggulan mereka ke Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2018. Program Anies-Sandi bisa dimasukkan lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Lewat Bappeda (masukan programnya)," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).
"Tahun 2018 itu kan Januari, gubernur baru terpilih, berarti program gubernur terpilih 2018, seluruhya. Untuk breakdown dari visi-misi beliau," ujarnya.
Saefullah menerangkan proses pembuatan RKPD 2018 belum sampai ke DPRD DKI. Saat ini, draf tersebut masih berada di Bappeda. Karena itu, tim sinkronisasi bisa memasukkan program mereka lewat Bappeda.
"Sekarang kan tahapannya belum DPRD. Tahapannya masih di sini, Bappeda. Masih bisa (masuk program Anies-Sandiaga)," ucapnya.
Pernyataan Saefullah ini berbeda dengan yang diucapkan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot menyarankan Anies-Sandiaga melakukan sinkronisasi program dengan memberi usulan lewat DPRD DKI.
Apalagi Anies-Sandiaga punya 2 fraksi yang mengusung mereka di DPRD, yaitu Gerindra dan PKS.
"Iya dong kalau menurut saya (harus lewat DPRD DKI). Itu harus lewat DPRD karena di dalam penyusunan anggaran kami punya tim nih, tim dari anggaran eksekutif. Kalau itu ya lewat DPRD. Kan itu ada Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, silakan lewat sana," kata Djarot.
RKPD merupakan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. KUA-PPAS menjadi acuan untuk menyusun APBD 2018.
(bis/fdn)
"Lewat Bappeda (masukan programnya)," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).
"Tahun 2018 itu kan Januari, gubernur baru terpilih, berarti program gubernur terpilih 2018, seluruhya. Untuk breakdown dari visi-misi beliau," ujarnya.
Saefullah menerangkan proses pembuatan RKPD 2018 belum sampai ke DPRD DKI. Saat ini, draf tersebut masih berada di Bappeda. Karena itu, tim sinkronisasi bisa memasukkan program mereka lewat Bappeda.
"Sekarang kan tahapannya belum DPRD. Tahapannya masih di sini, Bappeda. Masih bisa (masuk program Anies-Sandiaga)," ucapnya.
Pernyataan Saefullah ini berbeda dengan yang diucapkan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot menyarankan Anies-Sandiaga melakukan sinkronisasi program dengan memberi usulan lewat DPRD DKI.
Apalagi Anies-Sandiaga punya 2 fraksi yang mengusung mereka di DPRD, yaitu Gerindra dan PKS.
"Iya dong kalau menurut saya (harus lewat DPRD DKI). Itu harus lewat DPRD karena di dalam penyusunan anggaran kami punya tim nih, tim dari anggaran eksekutif. Kalau itu ya lewat DPRD. Kan itu ada Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, silakan lewat sana," kata Djarot.
RKPD merupakan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. KUA-PPAS menjadi acuan untuk menyusun APBD 2018.
(bis/fdn)
