.webp)
"Novanto ini punya konflik kepentingan dengan pansus itu. Sebab, dia sebagai Ketum Golkar, bisa saja sikap Golkar yang berubah karena instruksi yang bersangkutan. Di sisi lain konflik kepentingan terjadi karena Novanto disebut terlibat dalam kasus e-KTP. Angket ini tidak bisa dilepaskan dari kasus penanganan e-KTP yang sedang dilakukan oleh KPK," kata Donal di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menilai sikap Golkar tidak konsisten dan seolah bermain di dua kaki. Sebab, tindakan saat mengirimkan surat penolakan untuk daftar nama di pansus dan tiba-tiba menarik kembali. Ini tindakan yang tidak konsisten menurut saya. Tentu ini akan merugikan Golkar, seolah-olah Golkar tidak mempunyai sikap yang jelas di hadapan publik," katanya.
Donal menyebut pula sikap Fahri Hamzah terhadap hak angket ke KPK sebagai tindakan balas budi. Fahri dinilai membalas jasa Novanto yang menyelamatkan posisinya sebagai pimpinan di DPR.
"Sikap Fahri Hamzah kan berbeda terbalik dengan sikap PKS. Walaupun PKS sudah menyatakan Fahri Hamzah bukan kader PKS lagi, saya melihat memang Fahri bersikap demikian karena ada kedekatan dengan Saudara Setya Novanto. Sehingga membuat sikap yang bersangkutan menjadi bisa dan tidak objektif lagi," tuturnya.
"Kedekatan ini bisa jadi ini yang membuat bersangkutan sangat ngotot pada hak angket ke KPK," jelasnya. (fdu/imk)
