"Ya, itu salah satu pertimbangan karena kita lembaga politik. Terlepas DPD independen, tapi aroma politik ada karena itu menyangkut kekuasaan. Tentu rekonsiliasi bagian penting yang di dalamnya negarawan, politisi," ujar Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Selain aspek tersebut, pertimbangan Hanura lain ialah soal manajerial DPD. Semakin banyak pekerjaan, kuantitas pimpinan juga perlu diperhitungkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepentingan koordinasi mendorong penambahan. Kalau penambahan di DPR jelas sekali karena ada fraksi besar yang tidak mimpin, itu anomali. Itu harus kira perjuangkan agar tak jadi seperti ini. Saya kira sebagian sepakat kalau PDIP, ada partai lain, ikut jadi pemimpin DPR," tutur Dadang.
Saat ini DPD mempunyai tiga pimpinan. Mereka masing-masing mewakili wilayah Indonesia: barat, timur, dan tengah. Lantas, apakah aspek keterwakilan daerah juga dipertimbangkan Hanura sebelum mengajukan usulan penambahan pimpinan?
"Bisa, kan tengah dua, barat satu, timur satu, ha-ha-ha.. kan bisa begitu. Tengah itu penduduknya besar, kan bisa," jawab Dadang.
Meski demikian, Hanura tak menyebut angka terkait penambahan pimpinan DPD. "Kita tak bicara angka, yang penting nambah," tandas Dadang. (gbr/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini