Kamis 18 Mei 2017, 14:05 WIB
Hanura Minta Pimpinan DPD Ditambah demi Rekonsiliasi
Dadang Rusdiana (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - Partai Hanura ingin menambah jumlah kursi pimpinan DPD dalam revisi UU MD3. Salah satu pertimbangannya adalah untuk rekonsiliasi terkait konflik pimpinan DPD antara kubu Oesman Sapta Odang dan kubu GKR Hemas-Farouk Muhammad.
"Ya, itu salah satu pertimbangan karena kita lembaga politik. Terlepas DPD independen, tapi aroma politik ada karena itu menyangkut kekuasaan. Tentu rekonsiliasi bagian penting yang di dalamnya negarawan, politisi," ujar Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Selain aspek tersebut, pertimbangan Hanura lain ialah soal manajerial DPD. Semakin banyak pekerjaan, kuantitas pimpinan juga perlu diperhitungkan.
Hanura juga mempertimbangkan aspek koordinasi kelembagaan terkait penambahan jumlah pimpinan DPD. Hanura membandingkan dengan kondisi di DPR.
"Kepentingan koordinasi mendorong penambahan. Kalau penambahan di DPR jelas sekali karena ada fraksi besar yang tidak mimpin, itu anomali. Itu harus kira perjuangkan agar tak jadi seperti ini. Saya kira sebagian sepakat kalau PDIP, ada partai lain, ikut jadi pemimpin DPR," tutur Dadang.
Saat ini DPD mempunyai tiga pimpinan. Mereka masing-masing mewakili wilayah Indonesia: barat, timur, dan tengah. Lantas, apakah aspek keterwakilan daerah juga dipertimbangkan Hanura sebelum mengajukan usulan penambahan pimpinan?
"Bisa, kan tengah dua, barat satu, timur satu, ha-ha-ha.. kan bisa begitu. Tengah itu penduduknya besar, kan bisa," jawab Dadang.
Meski demikian, Hanura tak menyebut angka terkait penambahan pimpinan DPD. "Kita tak bicara angka, yang penting nambah," tandas Dadang.
(gbr/imk)
"Ya, itu salah satu pertimbangan karena kita lembaga politik. Terlepas DPD independen, tapi aroma politik ada karena itu menyangkut kekuasaan. Tentu rekonsiliasi bagian penting yang di dalamnya negarawan, politisi," ujar Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Selain aspek tersebut, pertimbangan Hanura lain ialah soal manajerial DPD. Semakin banyak pekerjaan, kuantitas pimpinan juga perlu diperhitungkan.
Hanura juga mempertimbangkan aspek koordinasi kelembagaan terkait penambahan jumlah pimpinan DPD. Hanura membandingkan dengan kondisi di DPR.
"Kepentingan koordinasi mendorong penambahan. Kalau penambahan di DPR jelas sekali karena ada fraksi besar yang tidak mimpin, itu anomali. Itu harus kira perjuangkan agar tak jadi seperti ini. Saya kira sebagian sepakat kalau PDIP, ada partai lain, ikut jadi pemimpin DPR," tutur Dadang.
Saat ini DPD mempunyai tiga pimpinan. Mereka masing-masing mewakili wilayah Indonesia: barat, timur, dan tengah. Lantas, apakah aspek keterwakilan daerah juga dipertimbangkan Hanura sebelum mengajukan usulan penambahan pimpinan?
"Bisa, kan tengah dua, barat satu, timur satu, ha-ha-ha.. kan bisa begitu. Tengah itu penduduknya besar, kan bisa," jawab Dadang.
Meski demikian, Hanura tak menyebut angka terkait penambahan pimpinan DPD. "Kita tak bicara angka, yang penting nambah," tandas Dadang.
(gbr/imk)
