DetikNews
Kamis 18 Mei 2017, 12:21 WIB

Novanto: Segera Tindak Lanjuti Pembentukan Pansus Angket KPK

Elza Astari Retaduari - detikNews
Novanto: Segera Tindak Lanjuti Pembentukan Pansus Angket KPK Ketua DPR Setya Novanto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang Dewan V tahun 2016-2017. Dalam pidatonya, Novanto menyoroti agar pembentukan panitia khusus hak angket KPK yang telah disepakati DPR pada sidang paripurna sebelumnya ditindaklanjuti.

"Pada rapat paripurna sebelumnya, sesaat sebelum pidato penutupan masa persidangan IV tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket tentang KPK," ungkap Novanto pada sidang paripurna di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Keputusan sidang yang menyetujui hak angket KPK tersebut menuai kontroversi. Sebab, pimpinan sidang kala itu, Fahri Hamzah, langsung mengetok palu tanda persetujuan dan mengabaikan penolakan dari sejumlah anggota DPR. Selain itu, persetujuan diketok padahal belum semua fraksi menyampaikan sikap resminya.



Meski begitu, Novanto meminta pembentukan pansus segera ditindaklanjuti. Siang ini akan ada rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahas soal pansus angket KPK.

"Pada kesempatan ini, pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti," ujar Novanto.

Sejauh ini, lima fraksi DPR, yaitu PKS, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat, menyatakan tidak akan mengirimkan wakil di pansus sebagai wujud dari penolakan. Fraksi Gerindra dan Golkar, yang sebelumnya mengatakan tidak akan mengirim wakil, kini balik arah.



Pada pidatonya, Novanto pun menyampaikan ada 16 RUU yang saat ini masuk dalam proses harmonisasi di DPR. Kemudian ada 13 RUU yang diharapkan bisa diselesaikan pada masa sidang kali ini, termasuk RUU KUHP dan RUU tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, dia mengingatkan kepada komisi-komisi dan Badan Anggaran untuk berfokus membahas pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2018. Kemudian juga tentang rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran 2018, yang rencananya akan dibahas di rapat paripurna esok hari.

"Pada rapat paripurna tanggal 19 Mei 2017, pemerintah akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai pedoman penyusunan RAPBN tahun anggaran 2018," ucap Novanto.

"Dalam masa sidang ini, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada DPR RI. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan masukan untuk pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016," lanjut Ketum Golkar itu.
(elz/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed