DetikNews
Kamis 18 Mei 2017, 11:31 WIB

MA Terbelah Adili Kasus Pernikahan dengan Teman Sekantor

Andi Saputra - detikNews
MA Terbelah Adili Kasus Pernikahan dengan Teman Sekantor Ilustrasi(dok.MarlynProduction)
Jakarta - Aturan larangan pernikahan dengan teman sekantor sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam praktiknya, kasus konkret tersebut membelah Mahkamah Agung (MA). Ada hakim agung yang setuju dengan larangan itu, ada juga yang menolak larangan itu.

Kasus konkrit itu dialami oleh karyawan PLN pembangkitan Sumatera bagian Selatan, Putri Lisma Untari. Ia di-PHK pada 21 Mei 2012 dengan alasan telah menikah dengan karyawan PLN, M Amin Fauzi. Pernikahan itu digelar pada 13 Januari 2012. Pemecatan itu berdasarkan pada Keputusan Direksi PLN Nomor 025.K/DIR/2011 tentang Perkawinan Antar Pegawai.

Tak terima dengan pemecatan itu, Putri menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Padang. Hasilnya, PHI Padang menolak gugatan Putri pada 8 Maret 2013.

Putri tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi. Putri diadili oleh hakim agung Mahdi Soroinda Nasution, Arief Soedjito dan Dwi Tjahyo Soewarsono.

Di meja persidangan, ketiga hakim itu terbelah mengadili kasus yang dialami Putri.

Mahdi dan Dwi Tjahjo menyatakan pemecatan Putri sah secara hukum. Tapi Arief Soedjito tidak sepakat dan menilai sebaliknya. Menurut Arief, aturan larangan menikah dengan teman sekantor bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi Pekerja Wanita.

"Larangan menikah antara pekerja, kecuali bertentangan dengan hak asasi sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999, bertentangan pula dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi Pekerja Wanita," ujar Arief sebagaimana dikutip dari website MA, Kamis (18/5/2017).

Tidak hanya itu, larangan menikah dengan teman sekantor juga dinilai melanggar:

1. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/M/BW/1996
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1989 tanggal 8 Maret 1989
3. Pasal 2 ayat 4 huruf d, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2010.
MA Terbelah Adili Kasus Pernikahan dengan Teman Sekantor

"Keputusan Direksi PLN Nomor 025.K/DIR/2011 tidak diterapkan untuk mem-PHK terhadap pekerja, karena ketentuan demikian wajib diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 huruf f, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000. Keputusan Direksi bukan Perjanjian Kerja Bersama," kata Arief dalam sidang yang digelar pada 28 November 2014

Karena deadlock, akhirnya diambil voting dengan kedudukan akhir 2 suara (Mahdi-Dwi Tjahjo) lawan 1 suara (Arief Soedjito). Putri pun harus menelan pil pahit dan harus mengakui kekalahan secara hukum itu.

Tiga tahun berlalu, 8 karyawan ramai-ramai menggugat aturan itu ke MK. Selidik punya selidik, larangan perkawinan dengan teman sekantor bersumber dari Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Delapan karyawan yaitu Jhoni, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus dan Yekti Kurniasih menilai pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Sidang pleno tersebut baru berlangsung sekali dengan mendengarkan jawaban pemerintah dan pihak terkait yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Adapun DPR tidak datang. Rencananya, sidang akan digelar lagi pada awal Juni 2017 dengan mendengarkan pihak terkait lainnya.
(asp/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed