Djarot Undang Pimpinan DPRD DKI Bahas APBD 2018 Senin

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan APBD perubahan 2017 masih tanggung jawabnya. Sementara untuk APBD 2018, Djarot masih menunggu aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami sudah sampaikan, bahwa untuk APBDP 2017 itu masih menjadi tanggung jawab kami. Jadi untuk 2017 itu tetap jadi tanggung jawab kami. Sedangkan (APBD) 2018 mari kita tunggu apa yang nanti disampaikan oleh Kemendagri," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).

Karena itu, Djarot akan mengundang seluruh pimpinan DPRD DKI untuk membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan APBD 2018 saat menggelar rapat pimpinan (rapim), Senin (22/5) pekan depan. Selain pimpinan DPRD DKI, Djarot juga akan mengundang seluruh fraksi parpol di DPRD DKI.

Tak hanya itu, Djarot akan menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk memberikan penjelasan soal penyusunan RAPBD 2018.

"Besok Senin kita rapim kan. Oleh karenanya Hari Senin kami akan mengundang pimpinan DPRD bersama seluruh ketua fraksi dan menghadirkan narasumber dari Kemendagri. Untuk bisa memberikan penjelasan di masa transisi penyusuan RAPBD tahun 2018. Itu yang perlu kami sampaikan," papar Djarot.

Djarot pun menceritakan soal penyusunan anggaran yang terjadi saat pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru masuk sebagai gubernur-wakil gubernur menggantikan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli di tahun 2012. Menurut Djarot, saat itu penyusunan APBD 2013 tidak dipegang oleh Jokowi, melainkan masih disusun oleh Foke.

"Ini kan sama seperti tahun 2012 ketika Pak Jokowi-Basuki menggantikan Pak Foke. Ketika itu ya tetap bahwa APBD 2013 pada saat itu tetap dikerjakan oleh Pak Foke dan kemudian Pak Jokowi masuk, Pak Basuki masuk, baru itu ada penyempurnaan penambahan beberapa program unggulan," ujar Djarot.

Menurut Djarot, saat itu hanya program KJP dan KJS saja yang masuk dalam APBD 2013. Djarot pun menilai bila ada program baru yang masuk akan menambah beban anggaran dan pembahan mata anggaran.

"Saya ingat betul waktu itu yang dimasukkan adalah program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Tentunya kalau masuk program baru seperti itu kan ada konsekuensi dengan beban anggaran, penambahan mata anggaran. Itulah yang nanti yang disampaikan kepada DPRD karena pemerintahan itu adalah antara eksekutif dan legislatif," tutupnya. (bis/idh)