Sebagaimana siaran pers Media Center Kongres XIX PB PMII yang diterima detikcom, Kamis (18/5/2017), Aminuddin dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki L Djanggola melakukan mediasi, bersama Ikatan Keluarga Alumni PMII, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (17/5) kemarin.
"Terkait polemik pidato saya kemarin, tidak ada maksud untuk menyinggung Gubernur Sulawesi Tengah dan masyarakat Sulawesi Tengah secara umum. Dengan itu, saya secara pribadi dan atas nama PB PMII, meminta maaf jika pidato saya kemarin telah menyinggung hati masyarakat Palu dan masyarakat Sulawesi Tengah secara umum", jelas Aminuddin pada kesempatan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas, saya pun juga sangat menyesalkan sikap adinda saya (Aminuddin Ma'ruf) dengan statement itu. Mungkin karena terlalu semangat, sehingga ya keseleo lidah dan akhirnya dapat memberi arti yang lain," kata Longki.
Selain itu Gubernur juga memaklumi pidato Amin yang mungkin saja tepikir dengan kasus-kasus di Jawa atau mgkin terbawa dengan arus isu yang baru dan hangat yang lagi diupayakan oleh pemerintah, semisal persoalan HTI sehingga menimbulkan pidato kontroversial itu.
Longki menerima permintaan maaf Aminuddin. Namun dia meminta agar Aminuddin mengklarifikasi ucapan Aminuddin pada Selasa (16/5) kemarin itu. "Jadi prinsipnya saya tidak ada masalah dan menerima permintaan maafnya," kata Longki.
Baca juga: Gubernur Longki Protes Sulteng Disebut Sebagai Pusat Radikal Islam
Seperti diberitakan sebelumnya, Aminuddin Ma'ruf menyebut di wilayah Palu banyak gerakan radikal. Hal tersebut dia sampaikan dalam acara pembukaan Kongres Nasional XIX PB PMII di Masjid Agung Darussalam, Palu, Sulawesi Tengah, di depan Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya.
"Pak Presiden, kami sengaja laksanakan kongres di Tanah Tadulaku bertema 'Meneguhkan Konsensus Bernegara untuk Indonesia Berkeadaban'. Tanah ini pusat (kegiatan) radikal Islam. Di tanah ini pusat dari gerakan menentang NKRI," kata Ma'ruf, Selasa (16/5).
"PMII sengaja membuat kongres di tanah ini untuk membuktikan, jika ada PMII, tidak sejengkal tanah pun PMII mundur untuk mereka yang mau mengubah Pancasila dan mengancam NKRI. Sebelum kami maju, ada Pak Tito yang maju duluan, ada kakak Banser. Kalau Pak Tito sudah kalah, baru PMII maju," tambah dia.
(dnu/dnu)











































