DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 19:22 WIB

Sidang Suap Urus Pajak

Cerita Eks Kepala KPP soal Pencabutan Pembatalan Pajak Pengusaha

Aditya Mardiastuti - detikNews
Cerita Eks Kepala KPP soal Pencabutan Pembatalan Pajak Pengusaha Sidang suap pengurusan pajak (Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom)
Jakarta - Eks Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) PMA Enam Johnny Sirait membenarkan pernah ada rapat khusus untuk membahas pembatalan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Dalam rapat itu juga membahas pembatalan PKP PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

"Saya masuk ke PMA Enam ada restitusi yang ganjil, rata-rata statistiknya cuma kepala 5. Saya masuk Juli restitusi 14,9 persen. Setelah ketahuan ada 5 perusahaan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dan 31 perusahaan importir kita cabut PKP," kata Johnny di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Johnny menyebut rapat yang digelar 3 Oktober 2016 itu dihadiri oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Menurutnya saat itu semua sepakat ada pencabutan PKP.

"Memang didukung dasar hukum. UU kalau ada penyalahgunaan bisa dicabut PKPnya. Saya tahu persis itu pencabutan PKP itu sesuai prosedur. Saya pertanggungjawabkan," jelas dia.

Hanya saja pada keesokan harinya Johnny menyebut keputusan itu akhirnya dibatalkan. Hal itu berdasarkan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

"Akhirnya dibatalkan karena ada instruksi Kakanwil," jawabnya.

Instruksi itu dikirimkan Haniv lewat sebuah fax hang dikirimkan melalui sekretaris pribadinya. Hanya saja fax pada 4 Oktober 2016 itu diterima dalam kondisi kosong. Johnny mengaku mendapat perintah tertulis baru pada 7 November.

"Waktu di fax memang saya tanya juga, isinya mana, faxnya kosong. Kata sekretaris kanwil memang disuruhnya kosong. Kalau saya dapat tertulis 7 November. Ada dapat telepon saya. Kakanwil minta dibatalkan semuanya," terang Johnny.

Saat dikonfrontir soal instruksi pencabutan PKP itu, Haniv menyebut hal itu dilakukan atas dasar perintah Dirjen Pajak. Pertimbangannya ada pengusaha yang protes tentang pencabutan PKP itu.

"Waktu itu ada 40-an yang dicabut. Pengusaha datang ke saya. Lalu lapor ke dirjen. Nggak bisa gitu aja dicabut. Akhirnya dirjen perintahkan saya untuk keluarkan instruksi di depan pengusaha. Akhirnya saya keluarkan instruksi malam itu juga. Karena besoknya belum juga dibatalkan, saya telepon Johnny, " bebernya.

Soal surat baru diterima tanggal 7 November, Haniv menyebut sudah menyampaikan surat. Meski sempat berdebat alot dengan Johnny dia mengaku sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

"Yang jelas surat sudah kita sampaikan. Dia bilang nggak jelas. Saya bilang sebagai kakanwil saya bil2ang saya berwenang mengawasi," tegasnya.

Dalam persidangan Johnny menyebut Wahono Saputro adalah orang kepercayaan Haniv. Bahkan Wahono merupakan orang yang diutus untuk pembatalan pajak khusus untuk PT EKP.

"Saya tidak pernah memerintahkan Wahono spesifik, tapi semua pembatalan pajak," tukas Haniv.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Sementara itu, Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mohan dinyatakan terbukti menyuap Handang.


(ams/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed