Sidang Rizal-Jamran, Ahli: Bedakan Kritik dan Ujaran Kebencian

Hary Lukita Wardani - detikNews
Rabu, 17 Mei 2017 19:03 WIB
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ahli pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji, bicara soal pentingnya membedakan kritik dan ujaran kebencian. Suparji dihadirkan oleh Rizal Kobar dan Jamran, terdakwa penyebaran kebencian terkait dengan SARA.

"Harus dibedakan mana kritik mana ujaran kebencian. Kalau seseorang menyampaikan hanya dari posting-an orang lain, sesungguhnya itu tidak termasuk dalam menyebarkan, tetapi sekadar menginformasikan. Kemudian apakah dia memberikan dampak kebencian atau tidak, itu perlu diuji," ujar Suparji memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (17/5/2017).

Suparji menekankan soal kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat. Pasal 28 ayat 2 UU ITE, menurutnya, tidak boleh sampai mengekang demokrasi. Demokrasi, ucap Suparji, identik dengan kebebasan berpendapat dan hak tersebut dilindungi konstitusi.

"Jangan sampai keberadaan undang-undang ini mengganggu demokrasi, mengganggu orang berkomunikasi, dan menggangu orang berekspresi melalui media elektronik," tuturnya.

"Bahwa yang penting harus dicari kalau mau sungguh-sungguh menerapkan pasal itu demi keadilan, siapa saja yang sebenarnya menerapkan, menyampaikan posting-an tersebut. Sehingga kemudian ada keadilan di situ jangan sampai hanya salah satu pihak saja yang menjadi terdakwa dan kemudian menjadi terpidana. Nanti jangan sampai terjadi, tetapi pihak yang menginisiasi itu perlu dimintai pertanggungjawaban juga," ucapnya.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE, menurut Suparji, tidak sepenuhnya bisa didakwakan terhadap Rizal dan Jamran. "Karena pasal itu harus diterapkan secara akumulatif," tuturnya.

Rizal dan Jamran didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. (lkw/fdn)