DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 18:58 WIB

Sidang Suap Urus Pajak

Bantah Terlibat Kasus, Kakanwil Pajak DKI: Nama Saya Dimanfaatkan

Aditya Mardiastuti - detikNews
Bantah Terlibat Kasus, Kakanwil Pajak DKI: Nama Saya Dimanfaatkan Sidang suap pengurusan pajak (Aditya Mardiastuti/detikcom)
Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv membantah menerima uang atau barang lainnya dari terpidana Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan. Haniv juga mengaku tidak tahu bahwa dia disebut menerima bagian dari total Rp 6 miliar yang diterima mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno.

"Mungkin karena saya Kakanwil, nama saya dipakai, dimanfaatkan," ujar Haniv di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

"Anda sudah disumpah ya," tanya majelis hakim.

"Oh iya, demi Tuhan," jawab Haniv.

Pada akhir sidang, terdakwa Handang membenarkan bahwa dia menerima uang dari Mohan. Tanpa menyebut nominal uang, Handang menyebut Mohan menitipkan bagian untuk diserahkan kepada Haniv.

"Tadi kan disampaikan bahwa pada saat Pak Mohan memberikan sesuatu ke saya memang ada. Dalam setting-an saya dan Pak Mohan di tayangan CCTV juga ada. Pak Mohan memberikan itu untuk Pak Haniv," ucap Handang.

"Tanpa sepengetahuan saya ya," kata Haniv.

Pernyataan Haniv kemudian dibenarkan Handang. "Tanpa sepengetahuan Bapak. Yang lain (tanggapan) tidak ada," kata Handang.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Sementara itu, Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mohan dinyatakan terbukti menyuap Handang.

Eks KPP PMA Mengaku Dimutasi Terkait Suap Urus Pajak PT EKP

Eks Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) PMA Enam Johnny Sirait dimutasi ke Pematangsiantar. Johnny menyebut mutasi dirinya berkaitan dengan pengajuan tax amnesty (TA) PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

"Saya sekarang bertugas di KPP PMA Pematangsiantar," kata Johnny di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Nota dinas diterima Johnny tak lama setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno. Dia juga yakin mutasi itu juga berkaitan dengan pengajuan tax amnesty PT EKP.

"Saya ditinggal itu sepertinya supaya PT EKP bisa TA. sebelum penutupan TA 27, 28, 29, saya ada nota dinas kan penutupan (TA) tanggal 30. Jadi ngakunya di pleidoinya saya rekayasa tagihan dia, bukper dia bayar Rp 18 miliar itu baru pokoknya. Berarti manipulasinya dia Rp 180 miliar. Nggak salah saya bilang dia ada pidana," ujar Johnny.
(ams/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed