DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 16:58 WIB

Sidang Suap Urus Pajak

Saksi Sebut Laporan PT EKP Tak Sesuai Transaksi yang Sebenarnya

Aditya Mardiastuti - detikNews
Saksi Sebut Laporan PT EKP Tak Sesuai Transaksi yang Sebenarnya Handang Soekarno (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Eks Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait, memastikan laporan PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TPTS). Johnny yakin PT EKP mengurangi laporan penjualan lokalnya.

"PT EKP TPTS, ada (bukti) fotonya, ada hitung-hitungannya, ada penjualan lokal garmen Rp 4 miliar sementara dia punya showroom 10," kata Johnny saat bersaksi untuk Handang Soekarno di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Johnny menyebut PT EKP memiliki showroom di Senen, Jakarta Pusat. Dia menyebut PT EKP hanya melaporkan 5 dari 7 kios miliknya.

"Di Senen dia punya. Yang dilaporin 5 padahal ada 7, PPN yang harus dipungut itu tapi yang disetorkan Rp 4,6 miliar. Itu TPTS," kata dia.

Johnny menyebut PT EKP bermasalah. Dia juga sudah diminta untuk ikut tax amnesty. Namun, PT EKP tidak mengikuti saran itu.

"Makanya dia itu tax amnesty karena begitu banyak masalah di dalam. Tapi dia tidak tax amnesty SPT PPN tidak, kita sudah melakukan berbagai upaya. Sampai batas waktu dia tidak tax amnesty, makanya pada 26 Agustus 2016 sampai jam 12 malam dia tidak terbitkan SKP nihil. Dia harusnya kurang layak," beber Johnny.

Johnny menyebut pihaknya sudah berulangkali menyurati tagihan ke PT EKP. Hanya saja, kata Johnny, selama masa tax amnesty berlangsung pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan.

Jika ditemukan adanya TPTS, Johnny mengatakan perlu ada bukti permulaan (bukper) sehingga ada landasan yang lebih kuat. Dia menyebut kasus PT EKP menjadi besar setelah ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Perlu dijelaskan yang terjadi ST PPN hanya karena OTT jadi lebih besar. Kita mengajukan harusnya distop bukper, segala dilakukan baru dilakukan mengajukan untuk tax amnesty," ujarnya.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait proyek pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Sementara itu, Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mohan dinyatakan terbukti menyuap Handang.
(ams/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed