DetikNews
Rabu 17 Mei 2017, 16:41 WIB

DPR Soroti soal Anggaran di Angket, KPK: Hasil Audit Kami WTP

Nur Indah Fatmawati - detikNews
DPR Soroti soal Anggaran di Angket, KPK: Hasil Audit Kami WTP Ilustrasi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Salah satu latar belakang usulan hak angket terhadap KPK adalah masalah anggaran KPK. Mengenai hal itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, keuangan KPK tidak ada masalah.

"Ya itu kan hasil audit BPK ya, sementara kita sudah klarifikasi dengan BPK kok, temuannya apa sih kita akan tindak lanjuti. Jadi, menurut kami, temuan-temuan BPK itu nggak ada persoalan. Kita sudah tindak lanjuti laporan tersebut. Kadi menurut kami, nggak ada persoalan," kata pria yang karib disapa Alex itu di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Alex juga menyebut hasil audit BPK pun menyatakan keuangan KPK wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Alex, tidak ada yang salah dengan anggaran KPK.

"Dan opininya WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya, tidak ada materi yang serius terkait dengan masalah keuangan di KPK," ujar Alex.

Meski demikian, Alex menyebut hak angket bukanlah ranah KPK untuk mencampuri. KPK menyerahkan sepenuhnya kepada DPR apakah panitia khusus hak angket akan berlanjut atau tidak.

"Faktanya, mereka kan sudah memutuskan adanya hak angket yang nantinya ditindaklanjuti dengan adanya pansus. Ya, kita tunggu saja. Kita kan nggak bisa hentikan," ucap Alex.

Dalam sidang paripurna di DPR pada Jumat (28/4), wakil pengusul hak angket KPK, Taufiqulhadi, membeberkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran. Dalam LHP KPK tahun 2015, ada tujuh indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Satu, kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar. Dua, belanja barang pada direktorat monitor kedeputian informasi dan data yang tak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai dan tak sesuai mata anggarannya. Tiga, pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja jasa profesi pada biro hukum," ujar Taufiqulhadi saat itu.

Keempat, kegiatan perjalanan dinas kedeputian penindakan yang tak didukung surat perintah. Kelima, standar biaya pembayaran atas, honorarium kedeputian penindakan.

"Enam, realisasi belanja perjalanan dinas biasa tak sesuai dengan ketentuan minimal. Ketujuh, perencanaan gedung KPK tak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran," imbuh anggota Fraksi NasDem tersebut.
(dhn/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed