Cerita Bupati Kudus soal Inovasi Pendidikan dan Akta Lahir 24 Jam

Jakarta - Setelah berbicara di Universitas Indonesia, Bupati Kudus Musthofa menjadi pembicara dalam acara Inspirasi untuk Negeri di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Musthofa kembali berbicara soal inovasi pendidikan dan pelayanan cepat di wilayahnya.

"Menjadi kepala daerah adalah panggilan untuk pengabdian, bukan ambisi jabatan, sehingga kewajiban sebagai pemimpin adalah kreatif melakukan inovasi untuk menyejahterakan rakyatnya," kata Musthofa di acara itu, Rabu (17/5/2017).

Musthofa kemudian menceritakan pengalamannya melakukan sejumlah inovasi selama sembilan tahun memimpin Kudus. Menurutnya, Kudus cukup beruntung karena terdapat sejumlah perusahaan berskala nasional. Namun kehadiran perusahaan nasional tersebut pada awalnya belum memberikan dampak signifikan pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, Musthofa kemudian merancang inovasi di bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Di tahap awal, kami melakukan inovasi pada tata kelola pemerintahan. Mental birokrasi kami ubah agar cekatan melayani warga. Salah satu buktinya, jika ada bayi yang lahir, dalam waktu 24 jam akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga bisa langsung selesai. Sedangkan bagi warga yang wafat, kami siapkan santunan khusus. Semuanya tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis," ujar Musthofa.

Dia melanjutkan, sejak 2009 Kudus menggratiskan pendidikan mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Bahkan Pemkab Kudus sukses mengundang pihak swasta untuk membiayai 14 sekolah menengah kejuruan berstandar internasional.

"Kabupaten Kudus adalah daerah yang pertama kali menerbitkan peraturan daerah wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Bahkan para siswa SMK di Kudus mayoritas sudah mendapatkan tawaran kontrak kerja meskipun belum lulus," lanjut Musthofa.

Di sektor ekonomi, Musthofa merancang skema kredit usaha dengan bunga sangat rendah untuk pengusaha mikro. Ide ini muncul lantaran di Kudus terdapat ratusan ribu pedagang kecil. Ia mengungkapkan hal pertama yang dilakukan adalah membuka akses permodalan dengan memberikan fasilitas kredit lunak tanpa jaminan.

"Para pengusaha kecil adalah orang yang serius bekerja namun tidak punya kesempatan. Sudah seharusnya negara hadir menjadi mitra bagi mereka yang punya komitmen kuat untuk mandiri. Kudus jadi yang pertama melakukan hal ini di Indonesia. Bahkan program kredit usaha bunga 1 persen yang kami inisiasi diadopsi oleh Bank Jateng," papar Musthofa.

Ia menambahkan, Pemkab Kudus bahkan memberikan kemudahan bagi para PKL yang ingin berdagang di pasar. Hasil dari inovasi di sektor ekonomi tersebut menjadikan Kudus sebagai kabupaten termakmur di Jawa Tengah.

"Tingkat kemiskinan dan pengangguran Kudus adalah yang terendah di Jateng," lanjut Musthofa.⁠⁠⁠⁠ (tor/try)