Mendagri Temui Menpan RB untuk Bahas e-Government

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pagi ini bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di kantor Kementerian PAN-RB. Berbagai permasalahan, mulai penerapan teknologi informasi oleh pemerintah dalam pelayanan masyarakat (e-government) hingga masalah kepegawaian, menjadi pembahasan keduanya.

"Pagi ini bertemu, kami mensinkronkan beberapa program yang kita anggap perlu bersama-sama untuk percepatan. Pertama masalah e-government performance based management. Kita harapkan ini bisa cepat sampai di daerah, sehingga nanti penerapan sistem e-performance based management ini kita harapkan jadi satu agenda yang besar, termasuk perbaikan nilai aktif di daerah," ujar Asman di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Asman mengatakan hingga saat ini masih banyak kepala daerah yang memiliki nilai C ataupun CC. Diharapkan penerapan sistem tersebut bisa mempercepat perubahan nilai tersebut menjadi lebih baik.

"Kita harapkan nanti percepatannya menjadi B, sehingga pengelolaan anggaran yang selama ini belum sinkron antara program dan kegiatan bisa perlahan-lahan kita perbaiki," katanya.

Masalah administrasi pemerintahan juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. "Yang kedua ada beberapa kebijakan yang terkait dengan masalah otomisasi, PP 18, segala macam, jadi masalah yang terkait administrasi pemerintahan," tambahnya.

Mendagri dan Menpan RB juga membahas masalah kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Dalam hal mengisi jabatan pimpinan tinggi, di dalam pengawasan, segala macam, hal-hal yang rutin selama ini mungkin masih terkait dengan birokrasi itu yang kami sinkronkan dengan Menteri Dalam Negeri," sebutnya.

Kerja sama yang baik dua kementerian tersebut diharapkan mampu mempercepat proses reformasi birokrasi. Tjahjo menuturkan Presiden Joko Widodo berharap kedua kementerian tersebut mampu membangun hubungan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah.

"Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya lebih efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah," ucap Tjahjo. (nvl/rvk)