DetikNews
Selasa 16 Mei 2017, 20:38 WIB

Telisik Kasus BLBI, KPK Minta Keterangan Petambak di Lampung

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Telisik Kasus BLBI, KPK Minta Keterangan Petambak di Lampung Foto: dok detikcom
Jakarta - KPK mendalami korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi di Lampung minggu lalu. Di antaranya ada 20 orang saksi yang merupakan petambak PT Dipasena Citra Darmaja.

"Dari tanggal 9-11 Mei penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi yang merupakan petani tambak Dipasena di Lampung," ungkap Kabiro Humas Febri Diansyah saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2017).

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Lampung untuk mendalami sejumlah hal, mulai dari kontrak, pinjaman, proses pengucuran dana, proses pengembalian kewajiban, dan proses pengembalian kewajiban atau pinjaman tersebut," imbuhnya.

Sehari sebelumnya, KPK juga mengamankan beberapa dokumen dari kantor notaris di Lampung.

"Pada hari Senin (8/5) dilakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait dengan perjanjian kerja sama dari salah satu kantor notaris di Lampung," tutur Febri.

Sementara itu hari ini KPK juga meminta keterangan dengan memeriksa pejabat BPPN terkait tersangka penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung. Ini merupakan penjadwalan ulang atas ketidakhadirannya pada Rabu (3/5).

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio. Saksi adalah Plt Deputi BPPN Bidang Asset Management Investment (AMI), diperiksa untuk tersangka SAT," ujar Febri.

Stephanus diperiksa soal tugasnya dalam proses penutupan BDNI dan penagihan yang dilakukan oleh BPPN. Selain itu juga didalami perihal kewajiban obligor BDNI.

Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dia menerbitkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

KPK menyebut perbuatan Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasil restrukturisasi adalah Rp 1,1 triliun dinilai sustainable (berkelanjutan) dan ditagihkan kepada petani tambak Dipasena. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi, sehingga seharusnya masih ada kewajiban obligor setidaknya Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan.
(nif/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed