Selasa 16 Mei 2017, 18:53 WIB
Tim Sinkronisasi Anies Punya Waktu 3 Pekan untuk Masukkan Program
Sekda DKI Saefullah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim sinkronisasi yang dibentuk Gubernur-Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki waktu 2-3 minggu untuk memberikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2018. Hal tersebut karena saat ini batas waktu pengajuan RKPD hanya sampai akhir Mei untuk ditandatangani.
"Kita kan taat jadwal, nasional bergulir nih. Sekarang jadwalnya persiapan RKPD," ujar Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
"Sampai 2-3 minggu ini (batas waktu pengajuan RKPD dari tim transisi Anies-Sandiaga)," lanjutnya.
Saefullah sendiri sudah mendapatkan landasan hukum soal penyusunan RKPD yang akan memasukkan beberapa program milik Anies-Sandiaga. Landasan hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"(Landasan hukumnya) Permendagri Tahun 2017 Pasal 8a, nomornya saya lupa untuk penyusunan. Di situ dibilang untuk penyusunan RKPD harus masukan visi-misi kepala daerah terpilih," ujar Saefullah.
"RPJMD dan RKPD harus nyambung jadi orientasinya harus visi-misi gubernur terpilih," katanya.
Saefullah melanjutkan program Anies-Sandiaga yang dimasukkan nantinya belum bisa mengakomodasi program fisik. Alasannya, dalam waktu 100 hari pertama, kepemimpinan Anies-Sandiaga tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan lelang. Program Anies-Sandiaga yang memiliki kemungkinan untuk dimasukkan adalah OK OCE.
"Kalau saya sih wajar saja kalau program 100 hari baru diakomodir, tapi tidak mungkin kegiatan fisik, (karena) nggak cukup waktu untuk lelang. Paling di situ kalau mau ada rumah untuk masyarakat, DP nol rupiah soal kajiannya. Saya juga belum tahu itu OKE OCE programnya seperti apa. Tapi ada masukan katanya OK OCE nggak perlu uang banyak, cuma ratusan juta," ucap Saefullah.
"Karena katanya dibiayai bank, ini. (OK OCE) hanya untuk menggaet masyarakat supaya tahu bagaimana jalankan bisnis," tuturnya.
(bis/imk)
"Kita kan taat jadwal, nasional bergulir nih. Sekarang jadwalnya persiapan RKPD," ujar Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
"Sampai 2-3 minggu ini (batas waktu pengajuan RKPD dari tim transisi Anies-Sandiaga)," lanjutnya.
Saefullah sendiri sudah mendapatkan landasan hukum soal penyusunan RKPD yang akan memasukkan beberapa program milik Anies-Sandiaga. Landasan hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"(Landasan hukumnya) Permendagri Tahun 2017 Pasal 8a, nomornya saya lupa untuk penyusunan. Di situ dibilang untuk penyusunan RKPD harus masukan visi-misi kepala daerah terpilih," ujar Saefullah.
"RPJMD dan RKPD harus nyambung jadi orientasinya harus visi-misi gubernur terpilih," katanya.
Saefullah melanjutkan program Anies-Sandiaga yang dimasukkan nantinya belum bisa mengakomodasi program fisik. Alasannya, dalam waktu 100 hari pertama, kepemimpinan Anies-Sandiaga tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan lelang. Program Anies-Sandiaga yang memiliki kemungkinan untuk dimasukkan adalah OK OCE.
"Kalau saya sih wajar saja kalau program 100 hari baru diakomodir, tapi tidak mungkin kegiatan fisik, (karena) nggak cukup waktu untuk lelang. Paling di situ kalau mau ada rumah untuk masyarakat, DP nol rupiah soal kajiannya. Saya juga belum tahu itu OKE OCE programnya seperti apa. Tapi ada masukan katanya OK OCE nggak perlu uang banyak, cuma ratusan juta," ucap Saefullah.
"Karena katanya dibiayai bank, ini. (OK OCE) hanya untuk menggaet masyarakat supaya tahu bagaimana jalankan bisnis," tuturnya.
(bis/imk)
