DetikNews
Selasa 16 Mei 2017, 12:04 WIB

Cerita di Balik Gugatan Larangan Perkawinan Sekantor ke MK

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Cerita di Balik Gugatan Larangan Perkawinan Sekantor ke MK Ilustrasi pasangan menikah/thinkstock
Jakarta - Menikah merupakan hak bagi setiap manusia, bahkan diwajibkan dalam ajaran agama. Namun di banyak perusahaan, banyak yang melarang pegawainya menikah dengan rekan sekantor.

Aturan larangan menikah dengan teman sekantor pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu penggugat aturan itu, Edy Supriyanto Saputro, bercerita tentang latar belakang gugatan itu.

"Jadi di perusahaan kita terjadi ini pemecatan pegawai menikah sesama pekerja. Padahal mereka beda unit, bukan sama-sama dari unit keuangan," tutur Edy saat berbincang dengan detikcom, Selasa (16/5/2017).

Edy menyayangkan pemecatan tersebut karena kebetulan kedua rekannya itu memiliki prestasi baik. Edy tak tahu nantinya akan ada berapa lagi pegawai berprestasi yang dipecat hanya karena rasa cinta dengan teman sekantor.

"Itu bukan satu (kasus), sudah banyak," imbuh Edy.

Edy saat ini bekerja di salah satu BUMN dengan penempatan di Palembang. Dia melayangkan uji materi atas Pasal 153 ayat 1 huruf f UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Alasannya kenapa? Karena aturan ini juga merugikan perusahaan, bukannya menguntungkan. Perusahaan sudah merekrut pegawai yang terpilih tetapi kenyataannya mereka diputuh hubungan kerjanya tanpa terkecuali. Perusahaan nantinya akan kesulitan lagi merekrut pegawai yang katakanlah berprestasi," papar Edy.

Berikut merupakan kutipan pasal yang digugat oleh Edy dan rekan-rekannya:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

"Di situ ada kata-kata 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja', kenapa harus ada pengecualian di aturan itu?" tanya Edy kemudian.

Salah satu pemohon lainnya, Jhoni Boetja, hubungan percintaan antara manusia tidak bisa dibendung.

"Tentunya apabila sudah ada kecocokan dan sepakat, hubungan tersebut akan melangkah ke jenjang perkawinan," ujar Jhoni sebagaimana dikutip dari website MK.

Namun, ada dampak lain yang menyulitkan, yaitu pasangan pekerja tersebut akhirnya memutuskan tidak jadi menikah guna bertahan di perusahaan itu. Kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah.

"Tetapi, terbuka juga kemungkinan mereka memilih tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan," papar Jhoni memaparkan dampak negatif larangan tersebut.

Menurut Jhoni, pembatasan hak berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik. Untuk itu, diperlukan individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.
(bag/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed