Senin 15 Mei 2017, 19:24 WIB
Bamsoet: Basinas Bisa Beri Peringatan Dini Serangan WannaCry
Bambang Soesatyo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah segera membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk menangkal kejahatan siber, seperti serangan virus global Ransomware WannaCrypt atau lebih dikenal sebagai WannaCry. Pembentukan Basinas diharapkan dapat memberi peringatan dini kepada masyarakat soal bahaya serangan WannaCry.
"Kasus serangan Ransomware ini membuktikan Indonesia belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu. Jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat," ujar Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2017).
Kasus serangan siber dapat berkembang dengan marak jika tidak ada langkah preventif atau pencegahan dari pemerintah. Sampai sekarang, pemerintah masih menggodok upaya pembentukan Basinas.
"Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, kehadiran negara melalui Badan Siber Nasional sangat diperlukan. Bahkan, jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya. AS, yang aktif di dunia siber, pun bisa menjadi korban serangan oleh peretas dari Rusia," ucap Bamsoet.
Bamsoet menyarankan Basinas diposisikan sebagai lembaga pertahanan atau ketahanan nasional, khususnya menangkal serangan siber. Jika Basinas terbentuk, Bamsoet meminta lembaga tersebut bekerja seoptimal mungkin.
"Dalam konteks tantangan kekinian, Badan Siber Nasional harus diposisikan sebagai instrumen pertahanan negara atau alat ketahanan nasional. Karena itu, pembentukannya patut segera direalisasikan, dan badan itu hendaknya mulai bekerja seefektif mungkin. Sebab, gelombang ancaman terus bermunculan setiap saat, dan nyata-nyata berpotensi merugikan kepentingan nasional maupun orang per orang," terang Bamsoet.
Seperti diketahui, Basinas awalnya ditargetkan terbentuk bulan Januari 2017. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembentukan Basinas masih memerlukan waktu.
"Prosedur dan cakupan tugasnya cukup banyak, jadi tidak gampang. Ini cukup rumit karena (pembentukan Basinas) banyak persyaratan," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
(dkp/imk)
"Kasus serangan Ransomware ini membuktikan Indonesia belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu. Jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat," ujar Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2017).
Kasus serangan siber dapat berkembang dengan marak jika tidak ada langkah preventif atau pencegahan dari pemerintah. Sampai sekarang, pemerintah masih menggodok upaya pembentukan Basinas.
"Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, kehadiran negara melalui Badan Siber Nasional sangat diperlukan. Bahkan, jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya. AS, yang aktif di dunia siber, pun bisa menjadi korban serangan oleh peretas dari Rusia," ucap Bamsoet.
Bamsoet menyarankan Basinas diposisikan sebagai lembaga pertahanan atau ketahanan nasional, khususnya menangkal serangan siber. Jika Basinas terbentuk, Bamsoet meminta lembaga tersebut bekerja seoptimal mungkin.
"Dalam konteks tantangan kekinian, Badan Siber Nasional harus diposisikan sebagai instrumen pertahanan negara atau alat ketahanan nasional. Karena itu, pembentukannya patut segera direalisasikan, dan badan itu hendaknya mulai bekerja seefektif mungkin. Sebab, gelombang ancaman terus bermunculan setiap saat, dan nyata-nyata berpotensi merugikan kepentingan nasional maupun orang per orang," terang Bamsoet.
Seperti diketahui, Basinas awalnya ditargetkan terbentuk bulan Januari 2017. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembentukan Basinas masih memerlukan waktu.
"Prosedur dan cakupan tugasnya cukup banyak, jadi tidak gampang. Ini cukup rumit karena (pembentukan Basinas) banyak persyaratan," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
(dkp/imk)
