"Tunggu saja. Prosesnya kan banyak, tidak segampang membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) misalnya," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).
Proses tersebut, kata Wiranto, mencakup banyak hal. Di antaranya menyiapkan perkantoran ataupun personel dari lembaga yang direncanakan dibentuk tersebut.
"Prosedur dan cakupan tugasnya sangat banyak, jadi tidak gampang. Ini cukup rumit karena banyak persyaratan," ujar Wiranto.
Wiranto menegaskan kegiatan mengenai antisipasi terhadap ancaman serangan siber terus dilakukan. Apalagi saat ini serangan virus WannaCry menjadi heboh, bahkan berskala internasional, sehingga tentunya pembentukan BSN menjadi semakin penting.
"Kegiatan kita tidak berhenti. Kita sudah koordinasi ke organisasi siber dunia. Saya paling tidak sudah berkunjung ke tiga negara untuk membicarakan kerja sama siber ini. Jadi, begitu nanti kita bentuk, saya kira kita sudah punya dukungan dari berbagai negara," papar Wiranto.
Pembentukan BSN juga sudah mendapat dukungan Presiden Joko Widodo. BSN memiliki tugas memproteksi seluruh kegiatan siber di Indonesia.
"Kemudian melakukan satu langkah pemilahan terhadap hal-hal yang menyangkut siber itu. Mana yang kira-kira berbahaya atau bermanfaat. Mana yang perlu dihapus dan dilarang. Itu semua kan kegiatan yang dilakukan oleh (Badan) Siber Nasional," tuturnya.
Wiranto mengakui kegiatan penanganan siber sudah dilakukan secara parsial, seperti oleh Kementerian Pertahanan dan kepolisian. Namun, dia menegaskan, Indonesia tetap membutuhkan BSN sebagai lembaga yang memproteksi secara nasional.
"Memang sudah ada beberapa, tapi yang memproteksi, yang mengayomi, secara nasional kan perlu ada. Agar ada yang melakukan konektivitas atau koneksi dalam satu payung atau wadah," kata Wiranto. (hld/fdn)
