Setelah resmi menjabat, dalam seratus hari ini Wahidin mengaku akan melakukan konsolidasi terkait dengan janji-janji selama kampanye dalam pilkada lalu. Itu dilakukan untuk melihat bagaimana struktur anggaran APBD dan pembagiannya dalam hal program kerja.
"Kita akan mulai dari awal, kita inventariasi apa yang bisa kita lakukan. Akan kita lihat nanti bagaimana konfigurasi struktur APBD kita. Nanti kan ada perubahan, masih ada waktu," kata Wahidin kepada wartawan, Kota Serang, Senin (15/5/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sekarang kita lagi mulai konsolidasi, anggaran berapa yang kita hitung. Yang kita utamakan masyarakat yang belum dapat BPJS. Pemda harus berusaha memberikan jaminan," ucapnya sambil ditemani Wakil Gubernur Andika Hazrumy.
Jadi, menurut Wahidin, tidak semua pemegang KTP warga Banten bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Itu diperuntukkan bagi warga miskin yang tidak memiliki biaya.
"Tidak selalu (pemegang KTP). Yang kita bidik mereka yang miskin yang belum dapat kartu BPJS dan mereka yang tidak sanggup membayar asuransi," katanya.
Selain soal kesehatan, Wahidin berjanji akan melanjutkan program kerja sama pemerintah Banten dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama akan ditingkatkan tidak hanya di sekitar pembinaan, tapi juga dilakukan dalam program pencegahan korupsi.
"Akan kita teruskan. Mungkin strata derajatnya akan kita naikkan lagi. Tidak sekadar pembinaan, tapi upaya pencegahan akan menjadi penting. Paling penting adalah sinergitas kita dengan KPK," tuturnya. (bri/rvk)











































