DetikNews
Sabtu 13 Mei 2017, 12:32 WIB

19 Tahun Tragedi Mei

Kesaksian atas Tragedi Mei 1998 yang Tak Menemukan Jawaban

Sudrajat - detikNews
Kesaksian atas Tragedi Mei 1998 yang Tak Menemukan Jawaban Foto: Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah
FOKUS BERITA: 19 Tahun Tragedi Mei
Jakarta - Sehari setelah insiden tewasnya empat mahasiswa di kampus Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, Slamet Singgih menerima telepon dari seorang pengusaha keturunan Tionghoa di Jambi. Si pengusaha meminta Slamet membantu mengeluarkan putrinya, Merry, dan empat kerabatnya yang terjebak di kompleks Green Garden.

Berbekal dua pucuk pistol dan ditemani dua perwira menengah, jenderal bintang satu itu meluncur ke perumahan di kawasan Jakarta Barat tersebut. Di sepanjang perjalanan, ia melihat sejumlah pertokoan terbakar dan isinya dijarah massa.

"Seolah terjadi pembiaran dan penanganannya sangat terlambat," tulis Slamet tentang Tragedi Mei 1998 dalam memoarnya, 'Intelijen, Catatan Harian Seorang Serdadu', yang dikutip detikcom, Sabtu (13/5/2017).

Selain itu, ia bersaksi bahwa kerusuhan massal yang terjadi di Jakarta 19 tahun silam itu punya pola yang hampir serupa.

"Sebelum pembakaran dan menjarah isi toko, ada semacam 'tim pelopor' yang berjumlah 6-7 orang yang melakukan provokasi kepada masyarakat," tulis mantan Direktur Badan Intelijen ABRI itu.
Erman Suparno dan Slamet SinggihErman Suparno dan Slamet Singgih, saksi Tragedi Mei 1998 Foto: Ilustrasi: Mindra Purnomo

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno juga memiliki pengalaman dramatis saat terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998. Erman, yang kala itu menjabat Direktur Utama PT PP-Taisei, terpaksa mengubah drastis penampilannya.

Setelan jas ia tanggalkan, diganti kaus oblong dan celana kolor. Begitu juga Mercedes yang biasa ia kendarai untuk berdinas, diganti sepeda motor bebek milik pembantunya. Semua itu demi menyelamatkan putri bungsunya, Ratna, yang tengah bersekolah di Marsudirini, Matraman, Jakarta Timur.

Di sepanjang Jalan Raya Kalimalang yang dilaluinya dari Bekasi, ia menyaksikan massa merazia sejumlah kendaraan. Beberapa pengendara dipaksa turun, lalu kendaraannya dibakar. Begitu melintas di depan kantor pemadam kebakaran di Matraman, degup jantung Erman nyaris berhenti. Sekelompok lelaki bersenjata tajam menghentikan laju motornya. Dengan membentak-bentak, mereka memaksa Erman membuka helm yang menutupi kepala dan wajahnya.

"Bukan! Dia pribumi, orang Jawa," seru salah seorang dari massa itu. Erman, yang di kemudian hari menjadi Menteri Tenaga Kerja periode 2005-2009, pun diizinkan melanjutkan perjalanan. "Plong…," tulis Erman dalam memoarnya, 'Si Tukang Beton Jadi Menteri', yang dikutip detikcom, Sabtu (13/5).

Sayang, kesaksian Slamet dan Erman serta berbagai kesaksian lainnya tak menemukan jawaban tuntas. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang dibentuk BJ Habibie sepekan setelah dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto, 21 Mei, juga seperti tak punya 'gigi'.

Hasil penyelidikan tim yang diketuai Marzuki Darusman, mantan Wakil Ketua Komnas HAM, itu cuma mencatat 1.200 orang mati terbakar, 8.500 bangunan dan kendaraan bermotor koyak-moyak, serta lebih dari 90 lebih wanita Tionghoa diperkosa dan dilecehkan.
Makam korban kerusuhan Mei 1998 Makam korban Tragedi Mei 1998 di Pondok Rangon. (Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom)

Tim juga menyampaikan delapan rekomendasi, yaitu perlunya pemerintah melakukan penyelidikan lanjutan dan menyusun buku putih serta mempercepat proses yudisial, antara lain meminta Pangkoops Jaya Mayjen Syafrie Syamsoeddin mengadili secara militer Letjen Prabowo dan semua pihak yang terlibat dalam kasus penculikan.

Selain itu, tim merekomendasikan agar pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban dengan membuat undang-undang, memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi semua korban dan keluarga kerusuhan, meratifikasi konvensi internasional mengenai anti-diskriminasi rasial, membersihkan segala bentuk premanisme, menyusun undang-undang tentang intelijen negara, serta mendata secara update semua aspek yang menyangkut kerusuhan pada 13-15 Mei 1998.

Sejauh ini, yang telah ditindaklanjuti pemerintah terkait dengan rekomendasi tersebut adalah pembentukan Komnas Perempuan pada 15 Oktober 1998, mengadili anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat penculikan aktivis, membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta menerbitkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Pelaku yang menjadi arsitek kerusuhan paling kelam dalam sejarah republik ini masih bebas melenggang. Padahal patut diyakini, mereka yang sudah ditindak dalam Tragedi Mei 1998 itu sejatinya cuma wayang. Wayang tak akan bisa menari di atas batang pisang tanpa seorang dalang.
(jat/erd)
FOKUS BERITA: 19 Tahun Tragedi Mei
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed