DetikNews
Jumat 12 Mei 2017, 18:31 WIB

Ketum PBNU soal HTI: Bubarkan Ormasnya, Rangkul Anggotanya

Heldania Ultri Lubis - detikNews
Ketum PBNU soal HTI: Bubarkan Ormasnya, Rangkul Anggotanya Acara dialog di kantor PBNU, Jumat (12 Mei 2017). (Heldani Ultri Lubis/detikcom)
Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku siap memberikan pencerahan kepada para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jika nantinya HTI jadi dibubarkan. Tindakan itu akan dilakukan oleh PBNU jika diminta oleh pemerintah.

Ketum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan sebagai sebuah organisasi yang dia nilai mengusik NKRI, HTI harus segera dibubarkan. Namun bukan berarti para anggotanya harus dimusuhi. Said malah berharap para anggota HTI kembali ke jalan yang benar.

"Kembali ke jalan yang benar. Caranya bisa dengan mengadakan pendekatan dan pencerahan. Kami siap memberikan penerangan (pencerahan mengenai Islam) jika diperlukan," ujar Said setelah menghadiri dialog yang berlangsung di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Menurut Said, selama ini aktivitas HTI memang tidak mengusik NKRI dengan cara kekerasan. Namun dia dengan tegas menyebut tujuan HTI adalah mengembalikan sistem khilafah, yang artinya bertentangan dengan sistem negara Indonesia.

"Kita akui HTI tidak melakukan kekerasan, tapi cita-citanya ingin mengembalikan sistem khilafah. Dulunya, HTI di negara Arab itu semua melarang, jadi (HTI) sangat berbahaya kalau dibiarkan, apalagi kalau sudah merupakan kekuatan besar dan menyebabkan konflik," tuturnya.

Said juga sempat bercerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan negara Madinah. Dia menyebut Madinah tidak didirikan sebagai sebuah negara Islam, karena Madinah menerima semua orang dari kalangan dan agama apa pun.

"Di Madinah itu Nabi Muhammad SAW mendirikan negara yang berorientasi kemasyarakatan. Jadi seluruh masyarakat, mau yang muslim pendatang maupun nonmuslim, semua diterima dengan baik. Tujuannya supaya masyarakat itu cerdas, bermoral, dan maju," katanya.

Selain itu, sebelumnya HTI sempat mengklaim mereka tidak bertentangan dengan pancasila. Said mempertanyakan pernyataan HTI tersebut.

"Apa dasarnya? Jangan cuma berkata. Kalau dia bilang dia nggak bertentangan dengan Pancasila, apa buktinya. Artinya begini, mereka bilang tidak bertentangan dengan Pancasila tapi mereka ingin merombak Pancasila sebagai dasar negara. Mereka kan itu arahnya ke sana, mereka ingin mengubah sistem negara, nation, menjadi sistem negara khilafah," tukasnya.

Juru bicara HTI Ismail Yusanto menyayangkan sikap pemerintah yang berencana membubarkan organisasinya. Ia menyebut HTI adalah organisasi yang legal yang berbadan hukum sah.

"Kami sangat menyesalkan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Karena HTI ini adalah organisasi legal yang berbadan hukum. Perkumpulan sudah melaksanakan aktivitas dakwah di negeri ini selama 25 tahun," ungkap Ismail dalam konferensi pers di kantor HTI di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
(hld/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed