Wiranto: Tak Ada Kompromi dengan Ormas yang Mengancam NKRI

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto memberikan sikap tegas kepada setiap pihak yang mengancam kedaulatan Indonesia. Pemerintah tidak akan berkompromi dengan pihak yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini sekaligus memberikan pernyataan sikap pemerintah terhadap ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai mengancam NKRI.

"Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimana membangun jiwa patriotisme, memperkuat perasaan bela negara, ini yang sedang kita rumuskan untuk menciptakan Nawacita. Di sisi lain, ada organisasi yang bertentangan dengan itu. Tidak ada jalan lain dan kompromi, kita tidak akan kompromi dengan pihak lain yang mengancam ideologi Indonesia," ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (12/5/2017).



Wiranto mengatakan, bangsa Indonesia sudah memiliki ideologi dan sudah terbentuk sejak 17 Agustus 1945. Jika ada yang mengancam ideologi Pancasila, pemerintah akan bersikap tegas.

"Sejak 17 Agustus 1945 kita ini sebagai nation state. Orang-orang yang besar di Indonesia, yang mendapatkan pencarian di Indinesia mempertahankan warisan ini, memeprtahankan NKRI, dan mengherankan tatkala NKRI terancam. Oleh karena itu, pemerintah jelas akan sugguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Wiranto mengajak semua pihak memahami masalah ini. Menurutnya, permasalahan yang mengancam kedaulatan NKRI merupakan masalah bangsa.

"Kita harapkan para intelektual, kami ajak memahami masalah ini. Ini bukan masalah pemerintah, tapi masalah bangsa, masalah bangsa Indonesia ke depan. Kami ajak memahami masalah ini secara proporsional, konkrit, tidak perdebatkan panjang lebar," kata Wiranto.

Pemerintah saat ini juga sedang mempersiapkan langkah untuk membubarkan ormas HTI. Wiranto menegaskan langkah tersebut sudah dipertimbangkan masak-masak.

"Kedaulatan terancam, kewajiban kita membelanya dan ini sudah tertuang dalam UUD 1945. Kita sedang melakukan pembelaan negara, sedang menjaga kedaulatan warga, saya harap penjelasan ini dapat dipahami bahwa kita tidak gegabah, sewenang-wenang melakukan tindakan ini," tutup Wiranto. (dkp/erd)