DetikNews
Rabu 10 Mei 2017, 14:40 WIB

Darurat Integritas Hakim, RUU JH Solusi Wujudkan Marwah Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Darurat Integritas Hakim, RUU JH Solusi Wujudkan Marwah Pengadilan
Jember - Satu dasawarsa lebih reformasi bergulir tapi lembaga pengadilan masih suasana keprihatinan. Kondisi ini mencapai titik darurat integritas hakim. Oleh sebab itu, RUU Jabatan Hakim dinilai bisa mewujudkan marwah perngadilan.

"Kondisi pengadilan Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang berada dalam kondisi darurat integritas," kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Jawa Timur, Siti Marwiyah.

Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa (9/5) kemarin. Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, dan pakar hukum Universitas Brawijaya Ali Sa'faat.

"Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani," ujar Siti.

Menurut Siti, dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan atau kritikan dan bahkan 'hujatan' yang amat tajam dari hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya kalangan pencari keadilan yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak bermartabat oleh kalangan pengemban profesi hukum.

"Keprihatinan atau kalau bisa disebut 'ironisme' yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa kesejatian keadilan bagi masyarakat," papar Siti.

Suasana hukum belakangan ini merupakan ketiadaan atau krisis keadilan yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice). Keadilan ibarat sebuah dongeng yang jauh berlabuh dari kenyataan. Keadilan bisa menjadi utopia ketika tangan ahli (professional) yang seharusnya mewujudkan terseret dalam "kesibukan" memburu berbagai ragam pemenuhan kepentingan eksklusif.

Ketiadaan keadilan tersebut merupakan dampak dari preduksian atau pengabaian hukum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) atau hancurnya kredibiitas pada hukum serta adanya penyalahgunaan hukum (misuse of the law), yang ironisnya ini dilakukan oleh kalangan elitis atau elemen strategisnya, yang salah satunya adalah hakim.

"Kondisi ironisme dan bahkan fatalisme merepresentasi adanya perilaku hakim yang sudah melenceng jauh dari misi fundamental dirinya sebagai aparat penegak hukum," ujar Siti menegaskan.

Oleh sebab itu, RUU Jabatan Hakim dinilai salah satu obat mewujudkan gagasan luhur lembaga peradilan. Yaitu menata ulang perekrutan, pembinaan dan pengawasan. Semuanya dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY).

"Salah satu manajemen hakim dalam Draf RUU Jabatan hakim yang menarik adalah penegasan peran KY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Ketika sampai sekarang perilaku hakim ini sudah sampai ke tahap 'darurat' integritas, berarti sikap dan perilaku hakim benar-benar memprihatinkan," ujar Siti yang juga Dekan FH Unitomo Surabaya itu.

"Langkah pengawasan yang dilakukan oleh KY sebagaimana diatur dalam Draf RUU bisa berguna dalam mewujudkan marwah dunia peradilan, namum bisa saja tidak memberikan dampak positip apapun, bilamana KY hanya 'sekedarnya' dalam memberikan pengawasan. Kalau seperti ini, maka hal ini dapat dikategorikan identik dengan pembiaran," kata Siti menutup makalahnya.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed