DetikNews
Rabu 10 Mei 2017, 12:01 WIB

ICW: Share Responsibility MA-KY Gagasan Universal di Berbagai Negara

Andi Saputra - detikNews
ICW: Share Responsibility MA-KY Gagasan Universal di Berbagai Negara Donal Fariz (ari/detikcom)
Jember - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan gagasan pembagian tanggung jawab peran (share responsibility) lazim diterapkan di berbagai negara antara Mahkamah Agung (MA)-Komisi Yudisial (KY). Saat ini, Indonesia hanya menganut sistem satu atap MA.

"Gagasan pembagian tanggung jawab peran (share responsibility) sesungguhnya sudah menjadi gagasan universal yang diterapkan di pelbagai negara. Misalkan sejumlah fungsi Komisi Yudisial yang diupgrade seperti salah satunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Ketua MA sebagaimana di Afrika Selatan," kata penggiat ICW Donald Fariz.

Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa (9/5) kemarin. Di New South Wales, Australia, KY memberikan rekomendasi dan asistensi agar putusan pengadilan lebih konsisten

"Atau kewenangan merekomendasikan mutasi, promosi, pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai manajemen pengadilan sebagaimana negara-negara Eropa Barat atau bahkan berkuasa atas pengelolaan keuangan pengadilan sebagaimana pernah diusulkan di Belanda," papar Donald.

Oleh sebab itu, isu RUU Jabatan Hakim menjadi relevan karena mengakomodasi ide di atas. RUU itu diharapkan mengatur strategi rekrutmen, pembinaan dan pengawasan secara holistik.

"RUU Jabatan Hakim sesungguhnya mencoba menghidupkan kembali kewenangan KY untuk terlibat dalam rekruitmen hakim (non hakim agung) pasca kewenangannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu tantangan terbesar KY adalah menunjukkan bila mereka mampu untuk mengelola tanggungjawab demikian untuk menciptakan bibit-bibit hakim berkualitas wahid," ujar Donald.

Catatan kedua soal pembinaan hakim yang tertuang dalam RUU Jabatan Hakim. Selama ini kewenangan atas promosi jabatan dan mutasi hakim di Indonesia saat ini dipegang oleh MA. Alhasil, seluruh mekanismenya diatur oleh internal MA tanpa mekanisme pelibatan pihak eksternal.

"Dampak dari kewenangan satu atap ini, adjustment untuk melakukan mutasi dan promosi yang dilakukan oleh MA selalu dipertanyakan oleh publik. Yang tampak di permukaan, kekuasaan Sekretaris MA dan Ketua MA yang besar dalam penentuan proses tersebut. Hal ini tanpa disadari akan menimbulka oligarki di tubuh institusi peradilan," cetus Donald.

Terakhir, pengawasan hakim menjadi catatan khusus di RUU Jabatan Hakim. Problem terbesar adalah adanya evaluasi periodik kepada hakim agung. Pedang bermata dua. Fit and propert test menghadirkan dilema.

"Pola yang diusulkan oleh ketentuan ini sesungguhnya dilematis. Akan menjadi baik apabila ditujukan untuk 'menyingkirkan' hakim agung yang kemudian hari dinilai bermasalah. Namun justru dapat pula berpotensi sebaliknya, akan menjadi sarana pembuangan bagi hakim agung yang baik dan kerap menjadi algojo bagi pelaku korupsi seperti Artidjo Alkostar," pungkas Donald.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, dan pakar hukum Universitas Brawijaya Ali Sa'faat.

Ikut hadir pula Dr Jimmy Z Usfunan dari Universitas Udayana, Dr Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram, Dr Siti Marwiyah yang juga Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur, Utari dari Universitas Airlangga, dan Dr Abdul Wahid dari Universitas Islam Malang.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed