.webp)
"Sebenarnya agenda rutin saja membahas kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM yang menyangkut anggota polisi. Mulai kasus Lubuk Linggau dan Lampung," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis usai pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Menurut Nurcholis, Polri perlu melakukan pelatihan diskresi terhadap para anggotanya terkait keputusan yang harus diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan juga dibahas terkait kasus dugaan makar dan rencana pemerintah mengambil langkah hukum membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran tersebut harus melalui proses pengadilan.
"Sikap Komnas HAM, ormas apa pun ada pembubaran harus mengikuti prosedur hukum, kita dengarkan pemerintah juga begitu. Langkahnya kalau didalami pernyataan kemarin, pengajuan gugatan hal ini diwakili oleh Jaksa Agung, nanti pengadilan yang menentukan persoalan seperti apa," ujar Nucholis.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku menerima masukan Komnas HAM terkait diskresi. Polri akan meminta pemerintah untuk membeli alat simulator tersebut.
"Polri mencari peralatan untuk pelatihan diskresi karena di luar sudah ada bagaimana kita boleh menembak dan kapan tidak boleh. Alat sudah ada tinggal akan membeli, dana yang disediakan pemerintah," ujar Setyo.
Setyo menegaskan pihaknya sedang mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan polisi, termasuk polisi yang berfoto bersama mayat pelaku begal.
"Seperti pertemuan lalu, nanti akan tindak lanjuti masukan Komnas HAM," ujar Setyo. (fai/fdn)
