detikNews
Selasa 09 Mei 2017, 17:42 WIB

Tim Pakar Hukum Sepakat Minta MA Tunda Rekrutmen Hakim

Andi Saputra - detikNews
Tim Pakar Hukum Sepakat Minta MA Tunda Rekrutmen Hakim FGD Tim Ahli di Jember (ist.)
Jember - Tim pakar di bidang hukum meminta Mahkamah Agung (MA) menunda rekrutmen hakim dengan banyak alasan. Salah satunya karena saat ini sedang disusun RUU Jabatan Hakim.

Rencana MA itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.

"Perma 2/2017 bertentangan dengan arah kebijakan kedudukan hakim sebagai pejabat negara sebagaimana ditentukan oleh UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Selasa (9/5/2017).

Pertemuan tim ahli itu digelar di Jember, Jawa Timur. Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, penggiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dan pakar hukum Universitas Brawijaya Ali Sa'faat.
Tim Pakar Hukum Sepakat Minta MA Tunda Rekrutmen Hakim

Ikut hadir pula Dr Jimmy Z Usfunan dari Universitas Udayana, Dr Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram, Dr Siti Marwiyah yang juga Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur, Utari dari Universitas Airlangga, dan Dr Abdul Wahid dari Universitas Islam Malang.

"Selain itu, keluarnya Perma di tengah sedang disusunnya RUU Jabatan Hakim merupakan hal yang kontraproduktif dengan gagasan menata manajemen hakim yang lebih baik, seperti yang dikehendaki oleh RUU Jabatan Hakim, mengingat syarat dan mekanisme rekrutmen untuk dapat menjadi hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini berbeda dengan syarat untuk dapat menjadi hakim dalam RUU Jabatan Hakim," ujar Bayu.

Tim pakar juga menemukan pembinaan hakim yang dilakukan MA tidak profesional. Untuk meminimalkan 'disorientasi', perlu penataan ulang kewenangan pembinaan hakim. Yaitu bukan lagi sebagai 'monopoli' MA, melainkan menerapkan mekanisme check and balances dalam pelaksanaan proses promosi dan mutasi hakim.

"Penerapan check and balances itu kemudian diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada KY dalam pembinaan hakim. KY sebagai lembaga pengawas etik dan perilaku hakim akan lebih tepat jika KY dalam pembinaan, khususnya terkait promosi dan mutasi, juga memberi pertimbangan mengenai integritas hakim yang bersangkutan," ucap Bayu.

Untuk pengawasan perilaku hakim, keberadaan KY perlu diperkuat dengan merumuskan kembali sistem pengawasan yang lebih efektif dan mengikat agar tidak tumpang-tindih dengan pengawasan internal oleh MA. Penataan ulang pola pengawasan berguna menghindari gesekan yang selama ini sering terjadi, terutama menyangkut perbedaan tafsir wilayah teknis yudisial dan etika.

"Sejauh ini, makna independensi kekuasaan kehakiman cenderung lebih ditekankan pada aspek independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan cenderung mengabaikan aspek independensi kehakiman dari pengaruh internal kekuasaan kehakiman," kata Bayu.

Sebelumnya, MA meminta masyarakat tidak curiga terhadap rekrutmen CPNS hakim yang dilakukannya. MA yakin tetap independen meski ingin merekrut hakim sendiri.

"Jangan khawatir. Jangan melulu kedepankan curiga kalau MA tidak independensi mencari orang-orang," ujar Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo.
(asp/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed