GP Ansor Jatim Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI

Surabaya - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendukung kebijakan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran HTI itu dinilai langkah yang tepat dan konstitusional karena HTI dinilai sudah melenceng dan tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tuntutan kita dari awal kan sudah jelas, dibubarkan. Kita bersyukur, pemerintah membubarkannya," kata Ketua PW GP Ansor Jatim Rudi Tri Wahid, Senin (8/5/2017).

Rudi mengatakan Ansor dari awal melakukan langkah, mendesak pemerintah membubarkan HTI. Sebab, agenda yang diusung HTI sudah jelas, ingin merusak sistem NKRI menjadi khilafah islamiyah.

[Gambas:Video 20detik]

"Agenda mereka itu melawan konstitusi negara, karena mengusung khilafah islamiyah. Sistem negara kita sudah jelas, kok mau diubah," tegasnya. Ia menambahkan, selain mendesak pemerintah membubarkan HTI, Ansor Jatim menginstruksikan kepada Sahabat Ansor di seluruh Jawa Timur untuk mengibarkan bendera Merah-Putih, NU, dan Ansor di depan rumah masing-masing.

"Semuanya sudah dilakukan. Sekarang sudah dibubarkan, tinggal dikawal sampai tuntas. Jadi tidak sekadar diumumkan oleh Menko (Menko Polhukam Wiranto), karena masih ada proses yang harus dilalui, itu harus kita kawal sampai tuntas. Dan kita sudah mengontak Ketua Umum PP GP Ansor untuk mengawal itu karena ada di Jakarta," tuturnya.

Jika HTI sudah final bubar tapi kemudian beralih nama lain, Rudi menegaskan, Ansor tetap mengawal NKRI agar tidak diubah oleh kelompok dan ormas apa pun. "Kalau berganti nama, ya dibubarkan lagi. Pokoknya kita terus-menerus mengawal NKRI. Ini sudah final, ini ikhtiar pendiri bangsa. Warisan ini harus dijaga dan terus diperkuat. Prinsip kita, siapa pun dari kelompok atau ormas apa pun yang utek-utek (mengubah) NKRI, harus kita lawan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur M Abid Umar Faruq menegaskan tidak ada euforia yang dilakukan Banser di Jatim setelah adanya kabar pembubaran HTI yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto.

"Nggak perlu euforia. Kenapa, karena itu sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kita apresiasi dan mendukung pemerintah yang sah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan khilafah," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Gus Abid ini menerangkan, bagaimanapun, aksi Banser dan Ansor di Jawa Timur adalah menangkal radikalisme dan kelompok serta ormas yang ingin mengubah konstitusi bangsa Indonesia.

"Bagaimanapun, aksi Banser dan Ansor, NU, untuk menangkal radikalisme tidak akan berhasil tanpa ketegasan dari pemerintah. Ternyata pemerintah mengamini dan sudah berani bertindak tegas membubarkan ormas yang ingin mengubah menjadi khilafah," tuturnya. (roi/rvk)