Akan Dipanggil DPR, Menkum: No Problem, Kerja Mereka Mengawasi

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi III DPR terkait kaburnya ratusan tahanan Rutan Kelas II-B Pekanbaru. Yasonna siap menjelaskan kasus yang menjadi sorotan tersebut.

"Oh iya, no problem. Itu kan kerjaan kita tiap hari ke DPR. Biasa itu, itu kan kerja mereka pengawasan, kita akan jelaskan," tegasnya kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Terkait kaburnya 488 orang tahanan/napi, Yasonna memecat Kepala Rutan Pekanbaru Teguh Triahatmanto, Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru Taufik, dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Tomi Firdaus dari status PNS. Yasonna juga mencopot Kepala Kanwil Kemenkum HAM dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (PAS) Riau.

Kemudian enam petugas Rutan Sialang Bungkuk diturunkan pangkatnya satu tingkat selama masa 3 tahun. Ini dilakukan karena dari laporan awal tim inspektorat jenderal, terjadi kelalaian, pungli, pemerasan, bahkan dugaan penganiayaan terhadap penghuni Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru

"Jadi ada kesalahan yang sangat berat, tidak hanya (soal) overkapasitas, (karena) itu kondisi. Pemerasan, pungli, bahkan ada penganiayaan, kadang-kadang diciptakan kondisi sedemikian rupa. Saya sudah keliling banyak lapas, banyak rutan, yang satu ini betul-betul membuat saya sesak, sangat biadab. Perlakuannya biadab. Perlakuan petugas masuk kategori biadab," tuturnya.

[Gambas:Video 20detik]

Soal pungli, Yasonna tidak menoleransi alasan kecilnya gaji petugas. Menurut dia, Kemenkum sudah menerapkan sistem tunjangan kinerja bagi pegawai.

"Pegawai daerah banyak yang mau masuk karena tunjangan kinerja kami baik, jadi tidak ada alasan itu. Mengapa yang lain bisa (baik), nggak ada alasan," sebutnya.

Saat ini ada 150 orang napi/tahanan yang masih kabur. Rutan Pekanbaru, menurut Yasonna, dalam kondisi mengkhawatirkan karena berlebihnya jumlah penghuni.

"Saya sudah dengar langsung dari tahanan dan warga binaan, dari masyarakat yang anaknya ada di situ. Dari tim yang sehari sebelumnya (datang). Saya perintahkan tim saya khusus masuk ke dalam, dan memang setelah dilihat kenyataannya mengerikan, di luar batas-batas normal, di luar batas kemanusiaan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan kinerja Kemenkum HAM sangat buruk dalam mengurusi rutan dan lembaga pemasyarakatan. Hal itu dibuktikan kerusuhan di dalam LP dan rutan terus terjadi selama setahun.

"Ya (dipanggil) pekan depan usai reses," kata Bambang, Minggu (7/5). (fdn/imk)