Wiranto: HTI Berbadan Hukum, Pembubaran Lewat Jalur Peradilan

Jakarta - Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut ada beberapa alasan sehingga pemerintah perlu membubarkan HTI.

Baca Juga: Wiranto: Pemerintah Ambil Langkah Tegas Bubarkan HTI

Namun dia menyebut proses pembubaran HTI masih panjang. "Itu prosesnya masih panjang," kata Wiranto saat dikonfirmasi detikcom, Senin (8/5/2017).

Menurut Wiranto, karena HTI sudah berbadan hukum, mekanisme pembubaran akan diarahkan lewat jalur peradilan. "Karena HTI sudah berbadan hukum, proses pembubaran diarahkan lewat jalur peradilan," kata Wiranto.

Dia meminta semua pihak menunggu langkah yang akan diambil pemerintah untuk membubarkan HTI. "Nanti tunggu saja, lihat saja nanti," kata mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya, di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Wiranto menyebut, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Wiranto menyatakan kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI," ujar Wiranto.

"Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tuturnya.

HTI belum berkomentar mengenai pernyataan Wiranto ini. Jubir HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan ormas tersebut bergerak dalam dakwah Islam. Dia membantah anggapan bahwa HTI anti-Pancasila. (erd/try)