DetikNews
Senin 08 Mei 2017, 11:54 WIB

Hendropriyono Gelar Temu Kebangsaan, Bahas Beda NKRI dan Khilafah

Yulida Medistiara - detikNews
Hendropriyono Gelar Temu Kebangsaan, Bahas Beda NKRI dan Khilafah Foto: Yulida Medistiara/detikcom
Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono hari ini menggelar acara, Temu Kangen Kader Kebangsaan. Sejumlah tokoh diundang dalam acara yang digelar Hendro selaku pendiri Hendropriyono Strategic Consulting itu.

Seperti mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai dan mantan Kepala Detasemen Antiteror Mabes Polri yang kini menjadi salah satu staf khusus Presiden, Gorries Mere.

Hendropriyono mengatakan bahwa salah satu tujuan acara ini digelar adalah untuk menyikapi munculnya ide negara khilafah yang dianggap akan menganggu ideologi Pancasila. "Tujuan kita sama-sama di sini untuk menyusun rancangan aksi di lapangan terhadap hal-hal yang menyangkut pokoknya mengapa pancasila sebagai dasar filosofi bangsa dan negara. Apa yang kita hadapi sekarang adalah bentuk gangguan dan hambatan, dalam waktu singkat bisa berubah menjadi suatu ancaman, adalah ide tentang kekhalifahan," kata Hendro saat menyampaikan pidato sambutannya di Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Menurut dia ada perbedaan mendasar antara NKRI dengan khilafah. "Ini yang kami bahas detail dan dalam. Dengan demikian ada 3 hal pokok bahwa, pemikiran khilafah berbicara tentang umat, sementra NKRI berbicara warganegara untuk eklusif. kalau umat itu harus patuh pada khalifah sedangkan warga negara boleh berbeda pendapat dengan pemerintah negara," kata Hendro.

Khilafah, kata Hendro, berbicara tentang bagaimana menjadi manusia utama dari kacamata Islam. Adapun Republik Indonesia menjamin hak setiap orang untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing selama masih dalam koridor praksis Pancasila.

Hendro menambahkan, khilafah mengayomi minoritas tetapi tidak melindungi hak politik mereka untuk dipilih menjadi pimpinan publik. "Sedangkan NKRI menjamin hak setiap warga tanpa kecuali, ini membuat kita lebih banyak alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang cakap dan kompeten itu lah mainstream sebagai dasar kita bertemu ini," papar Hendro.
(erd/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed