"Nggak ada aturan itu. Karena yang tanda tangan masih saya," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Taufik sebelumnya menyatakan soal RPJMD 2017-2022 yang mutlak harus digodok Anies-Sandi. Pemprov DKI diminta membuka komunikasi dalam penyusunan RPJMD.
"Pada anggaran 2018 itu ditetapkan di dalam pembahasan di tahun 2017. Anggaran 2018 itu mutlak adalah haknya gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila gubernur baru melaksanakan program yang mereka jalankan di 2018 RPJMD-nya disusun oleh orang lain. Karena RPJMD itu rencana jangka menengah daerah. Itu payung selama 5 tahun untuk memimpin," jelas Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Taufik mencontohkan kinerja gubernur-wagub akan dinilai pada akhir jabatannya berdasarkan terlaksana-tidaknya RPJMD.
"Karena itu, RPJMD 2017-2022, 100 persen mutlak milik Anies-Sandi. Karena itu, saya kira yang harus menyusun adalah tim Anies-Sandi, gubernur baru, bersama-sama dengan para pejabat Pemda," sambungnya. (bis/fdn)
