Hemas Pertanyakan Niat Penambahan Kursi Pimpinan DPD

Jakarta - Usul penambahan jumlah pimpinan DPD dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sedang dipertimbangkan. GKR Hemas mempertanyakan alasan penambahan itu.

"Apakah itu menjadi kebutuhan DPD sendiri maupun lembaga lain yang akan ditambah pimpinannya. Saya kira perlu pemikiran yang cukup matang," kata Hemas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Saat ini jumlah pimpinan DPD ada 3 orang, yang merupakan perwakilan 3 wilayah besar di Indonesia, yaitu barat, tengah, dan timur. Jika ada penambahan pimpinan, Hemas mempertanyakan asal wilayah hingga anggarannya.

"Kalau DPD akan masuk dari mana, wilayah yang mana karena ini kan akan menimbulkan ketidakadilan. Tentu kita lihat juga, berarti kan penambahan biaya negara untuk memfasilitasi pimpinan. Pimpinan banyak hal yang perlu dipikirkan," ujarnya.

Salah satu pendorong agar jumlah pimpinan DPD ditambah adalah Hanura, yang dipimpin oleh Oesman Sapta. Bagaimana bila usulan penambahan pimpinan DPD ini merupakan bentuk rekonsiliasi kepada Farouk dan Hemas yang 'kehilangan' posisinya?

"Saya kira kalau sekadar rekonsiliasi saja perlu dipikirkan," ucap Hemas.

Menurut Hemas, penambahan pimpinan DPD jangan hanya untuk memuaskan beberapa kelompok. Kebutuhan negara juga perlu dipertimbangkan. Meski demikian, dia senang-senang saja jika jumlah pimpinan DPD ditambah.

"Pimpinan dengan 3 itu adalah wilayah. Menurut saya, perlu kami pikirkan dari mana masuknya. Kami sih senang saja ditambah satu, apalagi jumlah anggota DPD ditambah juga. Ya kan," ujarnya.

Sementara itu, Farouk Muhammad menyebut penambahan jumlah pimpinan DPD boleh saja jika mempertimbangkan langkah politik.

"Eh... ya boleh-boleh saja sebagai langkah politik. Tentu saja tanpa menafikan prinsip hukum," ucapnya. (gbr/imk)