Djarot: Pergub PBB dan Visum KDRT Gratis untuk Keadilan Sosial

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya menargetkan merampungkan dua pergub bulan ini. Kedua pergub adalah penghapusan PBB untuk rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar dan penghapusan biaya visum korban KDRT.

"Ya, ini kita proses, insyaallah dalam bulan ini selesai. Termasuk pergub tentang penghapusan PBB, termasuk memberikan keringanan bagi para veteran, kemudian pensiunan, PNS, TNI, dan Polri. Termasuk penghapusan biaya visum korban KDRT," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

Tujuan penghapusan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar disebut Djarot sebagai bentuk keadilan sosial. Djarot menampik anggapan bahwa penghapusan PBB tersebut akan membuat pemasukan bagi Pemprov berkurang banyak.

"Kami sudah menghitung bahwa pemasukan dari sisi itu berkurang pasti, tapi tidak apa-apa. Tujuannya untuk keadilan sosial," ujarnya.

"(Berkurangnya pemasukan) tidak banyak signifikan sebetulnya, karena sebagian yang di bawah Rp 2 miliar tidak begitu banyak," lanjut Djarot.

Dengan pergub ini, beban warga DKI diharapkan bisa berkurang. Djarot juga berharap nantinya ada aturan baru penggratisan PBB untuk seluruh tempat tinggal.

"Ke depan kita berharap PBB untuk tempat tinggal bisa digratiskan kecuali tempat usaha. Itu nanti, tapi yang sekarang yang di bawah Rp 2 miliar dulu," imbuhnya.

Senada dengan Djarot, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sedang mengebut pembuatan pergub tersebut. Ditargetkan, pergub tersebut akan diselesaikan bulan ini.

"Lagi disiapkan, lagi dikejar pergub-nya," kata Ahok, Kamis (4/5).

"Saya kira bulan ini akan keluar," imbuhnya. (nth/fdn)