DetikNews
Kamis 04 Mei 2017, 14:42 WIB

Pimpinan DPR: Pansus KPK Lemah Jika 6 Fraksi Tak Kirim Wakil

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Pimpinan DPR: Pansus KPK Lemah Jika 6 Fraksi Tak Kirim Wakil Pimpinan DPR saat sidang paripurna. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Saat ini ada enam fraksi yang menyatakan menolak hak angket terhadap KPK dan ada yang masih pikir-pikir untuk mengirimkan perwakilan ke pansus hak angket. Pimpinan DPR menyebut legitimasi pansus akan menjadi sangat lemah jika benar fraksi-fraksi tersebut tidak mengutus perwakilan.

"Kalau ada enam (fraksi) yang ngotot tidak mau mengirimkan secara bulat, kemudian hanya ada empat fraksi, tentunya dari aspek legitimate, pertimbangan sangat lemah," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Meski demikian, sah atau tidaknya pembentukan pansus tersebut masih bisa diperdebatkan. Namun, jika memang pansus dibentuk tak sesuai ketentuan, tetap bisa berjalan namun akan penuh kontroversi.

"Tapi kemudian, apakah sah atau tidak, tergantung sudut pandang yang mana. Pada saat nanti kuorum, disepakati harus unsur semua fraksi ada, otomatis tidak akan pernah tercapai. Tapi, kalau disepakati dalam forumnya, disepakati bahwa forum yang hadir lima anggota, bisa juga, tapi penuh kontroversi," tutur Taufik.

Karena itu, pimpinan fraksi di DPR bersama Badan Keahlian DPR (BKD) akan mempelajari lebih lanjut soal penentuan kuorum pansus angket KPK.

"Ini yang akan kita pelajari bersama-sama dengan Badan Keahlian DPR, pimpinan-pimpinan fraksi, untuk yang terbaik," sebutnya.

Menurut Taufik, jika benar pansus angket KPK nantinya terbentuk, pansus punya kewajiban selama 60 hari ke depan untuk melaporkan hasil kerja mereka. Jika tidak, angket ke KPK akan gugur.

"Pansus di mana pun diberi kewenangan waktu 60 hari ke depan untuk melaporkan kepada sidang paripurna apakah hak angket itu seandainya ada. Seandainya benar-benar terbentuk, ini disetujui dalam sidang paripurna, maka paling lambat 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, otomatis dengan semestinya hak angket itu gugur," jelas Taufik.

"Kalau misalnya sebaliknya ada pansus terbentuk, ya tentunya ini pansus harus melaporkan dalam rapat paripurna. Kalau berarti pansus gugur, angketnya ditolak. Tapi kalau diterima, tergantung keputusan politik, bisa sampai hak menyampaikan pendapat, ini menjadi salah satu pertimbangan," tutupnya.
(gbr/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed