Diperiksa KPK, Anggota DPR Markus Nari: Tidak Ada Penyimpangan APBN

Jakarta - Anggota DPR Markus Nari selesai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Markus mengaku ditanya soal anggaran saat terjadinya korupsi KTP elektronik.

"Soal anggaran ya. Ya anggaran APBN yang 2012," kata Markus, yang meninggalkan gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017) pada pukul 16.04.

Menurutnya, saat itu tidak ada penyimpangan yang terjadi. Apa yang dijalankan sudah sesuai dengan kebijakan.

"Nggak. Kan dari kementerian sudah ada. Kita tinggal jalankan aja," ujarnya.

Politisi Golkar ini juga tidak ditanya lebih lanjut soal teknis, tapi soal anggaran yang tiba-tiba muncul. Anggota Komisi II DPR ini membenarkan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan.

"Iya, dari Kementerian Keuangan. Dari waktu itu (Dirjen-nya?) Pak Bambang. (Yang menjabat Menkeu siapa?) Ya Pak Bambang itu," tutur Markus.

Sebelumnya, dalam persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) 6 April lalu, tersangka korupsi e-KTP Irman sempat menyebut bahwa Markus menerima suntikan dana Rp 4,4 miliar yang disampaikan lewat Sugiharto. Namun Markus membantah hal ini. (nif/rvk)