DetikNews
Rabu 03 Mei 2017, 10:32 WIB

Petisi Lawan Angket DPR Terhadap KPK Diteken 26 Ribu Pendukung

Elza Astari Retaduari - detikNews
Petisi Lawan Angket DPR Terhadap KPK Diteken 26 Ribu Pendukung Foto: Ilustrasi hak angket DPR pada KPK (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta - Persetujuan hak angket KPK oleh DPR menuai banyak kontroversi. Bahkan kini muncul petisi penolakan terhadap angket KPK oleh DPR.

Hak angket kepada KPK digulirkan atas inisiasi Komisi III setelah lembaga antirasuah itu menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani dalam kasus pemberian kesaksian tidak benar atau palsu terkait perkara korupsi e-KTP. Kasus e-KTP sendiri banyak menyeret nama-nama anggota DPR.

Meski inisiator hak angket tidak pernah dibuka secara resmi ke publik, usulan ini akhirnya dibawa ke Sidang Paripurna pada Jumat (28/4) lalu. Persetujuan hak angket ini sendiri juga memunculkan banyak kritik.

Sebab Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang saat itu memimpin sidang paripurna dinilai memutuskan menerima usulan hak angket secara sepihak. Hal tersebut lantaran Fahri langsung mengetuk palu tanda persetujuan dan mengabaikan penolakan-penolakan dari banyak anggota dewan. Sikapnya membuat Fraksi Gerindra walk out dari sidang paripurna.

Fahri juga tidak memberikan kesempatan memberikan pendapat untuk semua fraksi sehingga ada fraksi yang sebenarnya menolak tidak bisa menyampaikannya saat sidang tersebut. Ada 6 fraksi yang menyatakan menolak hak angket ini, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.


Publik pun juga mulai bergerak ikut melawan inisiasi hak angket itu. Salah satunya dengan penggalangan dukungan penolakan terhadap angket melalui petisi. Dilihat detikcom di halaman change.org, Rabu (3/5/2017) sekitar pukul 10.15 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 26.454 orang dari target 35.000 tanda tangan.

Dalam petisi itu, pembuat petisi bernama Virgo Sulianto Gohardi mengunggah foto 5 pimpinan DPR. Petisi ini ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto.

"Keputusan politik DPR RI ini dinilai bagian dari penyalahgunaan wewenang DPR dalam rangka intervensi politik guna menghambat proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi (KTP) elektronik," tulis Virgo dalam petisinya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melawan hak angket yang dilakukan anggota DPR dalam rangka turut memberikan kekuatan kepada KPK untuk terus melawan segala perlawanan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini," lanjut dia.

Penolakan terhadap angket KPK kini muncul baik dari dalam maupun luar parlemen. Fraksi-fraksi yang menolak angket juga sudah menyatakan tidak akan mengirim perwakilan untuk pembentukan panitia khusus (pansus) angket KPK ini usai masa reses selesai pertengahan Mei nanti.

Ada fraksi yang tegas menyatakan tidak akan mengirim perwakilan ke pansus hak angket, ada juga yang masih mencari pertimbangan. Gerindra, PKB, dan PKS telah menyatakan tidak akan mengirim perwakilan fraksi ke panitia angket. Ini dilakukan agar hak angket tidak lagi bergulir.

Sementara Demokrat yang menyatakan menolak angket, masih mempertimbangkan apakah akan mengirim perwakilan atau tidak. PPP dan PAN masih memantau dinamika hak angket KPK dan belum memutuskan.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan menyebut hak angket KPK akan 'layu sebelum berkembang'. Dia juga mengatakan apabila fraksi tidak lengkap, maka hak angket KPK tidak akan berjalan dan gugur dengan sendirinya.

"Butuh waktu 60 hari untuk diterima atau tidak pansus angket, itu ketentuan di MD3. Kalau 60 hari lewat, ya otomatis angket tidak bisa melaporkan kepada sidang paripurna," kata Taufik di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (2/5/17).

"Artinya ada saatnya tidak bisa dilaporkan pada sidang paripurna, maka gugur dengan sendirinya. Seandainya anggotanya pun di fraksi itu tidak komplit, tidak berjalan," tambah dia.
(elz/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed