"Jadi salah satu hal yang kemarin kita bicarakan dengan para buruh adalah, forum untuk membicarakan ini (masalah buruh) tidak pernah dijalankan. Coba Anda cek kapan terakhir pertemuan namanya itu ex officio, ketuanya adalah wakil gubernur, yang itu membawahi urusan perburuhan, yang seharusnya mengadakan pertemuan reguler," kata Anies di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (2/5/2017).
Pertemuan rutin yang diketuai wakil gubernur ini, menurut Anies, seharusnya berjalan dengan industri dan dinas tenaga kerja. Bila pertemuan itu berjalan rutin, berbagai masalah buruh bisa diselesaikan dalam forum tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita ingin di Jakarta ada keadilan, dan kita kemarin memang sempat berbicara dengan kalangan buruh, termaksud kemarin ada kontraknya, ada kontrak politiknya, ada semua, dan janji-janji itu adalah janji yang bisa kita laksanakan," sambung Anies.
Anies yakin dapat mengerjakan janji kampanyenya dengan kaum buruh melalui musyawarah antarpihak. Anies memandang musyawarah ini harus terus berjalan untuk menyelesaikan berbagai masalah perburuhan.
"Itu dibentuk oleh pemda dan diketuai oleh wakil gubernur, itu harusnya jalan. Selama beberapa tahun ini, itu tidak berjalan. Itu laporannya dari teman-teman buruh yang menceritakan. Sehingga ada mandek komunikasi itu, sehingga tugasnya pemerintah adalah memfasilitasi pertemuan dialog itu, jadi kita akan intensifkan dialog itu. Dengan cara itu, maka semua potensi masalah diselesaikan. Menyelesaikan masalah begitu masalahnya muncul nggak ditunda," pungkas Anies. (nvl/fdn)











































