Selasa 02 Mei 2017, 15:59 WIB
Balada PKS dan Fahri Hamzah yang Bikin Miris
Ilustrasi (Basith Subastian/detikcom)
Jakarta -
Hubungan PKS dengan Fahri Hamzah yang pasang-surut sejak setahun lalu kembali panas saat keduanya berbeda sikap dalam hak angket KPK. Berawal dari pemecatan, kini Fahri merasa miris karena tidak diakui meski menang gugatan.
Perseteruan antara PKS dan Fahri Hamzah berawal saat partai pimpinan Sohibul Iman itu memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Fahri dituduh telah melanggar disiplin organisasi dan tak patuh terhadap kebijakan partai.
Fahri melawan. Dia menggugat PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadukan para petinggi PKS, yaitu Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
PKS sebenarnya juga mencopot Fahri dari posisi pimpinan DPR dan menggantinya dengan Ledia Hanifa. Namun, sejalan dengan gugatan Fahri di PN Jaksel, pencopotan Fahri dari posisi pimpinan DPR tidak bisa direalisasi.
Pada Desember 2016, PN Jaksel mengetok putusan yang memenangkan Fahri Hamzah dan menyatakan pemecatannya tidak sah. Tidak terima, PKS kemudian mengajukan banding yang hingga saat ini belum ada putusannya.
Selama pasang-surut hubungan sarat gugatan ini, PKS tidak pernah mengakui Fahri Hamzah sebagai kader. Oleh sebab itu, ketika Fahri mengaku sebagai perwakilan PKS yang meneken hak angket terhadap KPK, PKS kemudian bereaksi.
Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan pihaknya menolak keputusan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diambil DPR melalui ketok palu Fahri. Ia menegaskan tidak ada satu pun anggotanya yang setuju dengan hak angket itu.
"Ya kan Anda tahu Pak Fahri sudah bukan lagi anggota Fraksi PKS dan itu hanya akal-akalan menulis saja," kata Sohibul di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017).
Fahri heran terhadap PKS yang tidak mengakuinya sebagai kader, padahal keputusan pengadilan mengatakan sebaliknya. Dia membandingkan pemecatannya dari PKS ini dengan perceraian suami-istri yang gugatannya tidak diterima di pengadilan.
Fahri merasa miris dengan kondisi ini. Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini meminta PKS menaati hukum yang sudah memenangkan dirinya.
"Saya nggak tahu itu. Katanya kan saya nggak diakui. Tapi saya mau begini ya, saya terus terang miris," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
(imk/van)
Perseteruan antara PKS dan Fahri Hamzah berawal saat partai pimpinan Sohibul Iman itu memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Fahri dituduh telah melanggar disiplin organisasi dan tak patuh terhadap kebijakan partai.
Fahri melawan. Dia menggugat PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadukan para petinggi PKS, yaitu Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
 Fahri Hamzah (Lamhot Aritonang/detikcom) |
PKS sebenarnya juga mencopot Fahri dari posisi pimpinan DPR dan menggantinya dengan Ledia Hanifa. Namun, sejalan dengan gugatan Fahri di PN Jaksel, pencopotan Fahri dari posisi pimpinan DPR tidak bisa direalisasi.
Pada Desember 2016, PN Jaksel mengetok putusan yang memenangkan Fahri Hamzah dan menyatakan pemecatannya tidak sah. Tidak terima, PKS kemudian mengajukan banding yang hingga saat ini belum ada putusannya.
Selama pasang-surut hubungan sarat gugatan ini, PKS tidak pernah mengakui Fahri Hamzah sebagai kader. Oleh sebab itu, ketika Fahri mengaku sebagai perwakilan PKS yang meneken hak angket terhadap KPK, PKS kemudian bereaksi.
 Sohibul Iman (Ari Saputra/detikcom) |
Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan pihaknya menolak keputusan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diambil DPR melalui ketok palu Fahri. Ia menegaskan tidak ada satu pun anggotanya yang setuju dengan hak angket itu.
"Ya kan Anda tahu Pak Fahri sudah bukan lagi anggota Fraksi PKS dan itu hanya akal-akalan menulis saja," kata Sohibul di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017).
Baca Juga: Tak Diakui PKS, Fahri Hamzah Merasa Miris |
Fahri heran terhadap PKS yang tidak mengakuinya sebagai kader, padahal keputusan pengadilan mengatakan sebaliknya. Dia membandingkan pemecatannya dari PKS ini dengan perceraian suami-istri yang gugatannya tidak diterima di pengadilan.
Fahri merasa miris dengan kondisi ini. Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini meminta PKS menaati hukum yang sudah memenangkan dirinya.
"Saya nggak tahu itu. Katanya kan saya nggak diakui. Tapi saya mau begini ya, saya terus terang miris," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
(imk/van)
