Taufik Kurniawan: Hak Angket KPK akan Layu Sebelum Berkembang

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR berbondong-bondong menolak hak angket KPK meski sudah disahkan oleh DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan hak angket KPK akan layu sebelum berkembang.

Lewat ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat memimpin sidang paripurna, hak angket KPK disahkan. Seusai reses, panitia khusus (pansus) angket KPK akan dibentuk, namun banyak fraksi menyatakan tak akan mengirim perwakilannya sebagai konsistensi terhadap penolakan dari angket KPK.

"Ini akan layu sebelum berkembang, karena saya hitung ada enam fraksi yang menarik. Mereka menolak semua dan tidak akan mengirimkan anggotanya (ke pansus)," ungkap Taufik saat berbincang dengan detikcom, Selasa (2/5/2017).

Saat ini, baru tiga partai yang tegas menyatakan tak akan mengirimkan perwakilannya, yakni PKB, PKS, dan Partai Gerindra. PPP dan PAN masih melihat dinamika yang ada. Namun, apabila dianggap bisa menggagalkan pembentukan pansus, kedua partai itu tak akan mengirimkan wakilnya. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, yang menyatakan menolak hak angket, belum memberikan pernyataan.

Menurut Taufik, itu senada dengan pernyataan Fahri saat memimpin sidang paripurna dan mengabulkan pembentukan usulan hak angket KPK. Saat itu Fahri mengabaikan banyak interupsi dari anggota Dewan yang menolak. Fahri mengatakan fraksi yang tidak setuju cukup tidak mengirimkan perwakilan ke pansus angket.

"Ini barangkali sama dengan yang disampaikan Pak Fahri waktu itu. Dia bilang, 'Kalau kemudian fraksi menolak, tidak perlu mengirimkan anggotanya, kan selesai.' Jadi ini mungkin seperti itu, ya," jelas Taufik.

Sikap Fahri yang dinilai memutuskan secara sepihak persetujuan hak angket mendapat banyak protes. Sebab, dia mengetuk palu saat belum semua fraksi mendapat giliran bicara. Taufik sendiri mengaku kaget, namun dia menyatakan hal tersebut sebagai spontanitas dan situasional.

"Sebagai salah satu pimpinan, jangan sampai situasi kemarin buat kita bisa saling menyalahkan, itu situasional dan spontanitas. Kemarin harusnya ada lobi, tapi karena mau jumatan, tidak jadi," tutur politikus PAN itu.

"Di antara pimpinan, sungguhpun kami sifatnya kolektif-kolegial, ada salah satu kode etik saat ada pimpinan yang memimpin rapat, itu jadi kewenangan penuh dan judgement politiknya. Keputusan itu ada di ketua rapat, pimpinan lain hanya mendampingi," lanjut Taufik.

Dia mengaku sempat dipanggil Ketum PAN Zulkifli Hasan dan pimpinan partainya yang lain karena PAN merupakan salah satu fraksi yang belum mendapat giliran bicara dan tak bisa menyampaikan penolakan angket KPK saat sidang paripurna. Namun Taufik menilai saat ini yang terpenting adalah konsistensi fraksi-fraksi yang menolak.

"Tinggal bagaimana konsistennya para fraksi, sejauh yang saya dengar enam fraksi menolak. Apalagi perkembangan yang terbaru, terkait dengan tertangkapnya Bu Miryam, jadi kurang begitu relevan dengan kesimpulan awal yang menjadi pemicu usulan hak angket," terang dia.

Sebagai pimpinan Dewan, Taufik menilai lebih baik DPR concern pada hal-hal yang lebih urgen. DPR pun, menurutnya, harus memprioritaskan dukungan untuk program-program pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur, tujuannya agar ada pengurangan kesenjangan ekonomi serta memperkuat dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Masih banyak yang perlu dikerjakan DPR," tutup Taufik. (elz/imk)