Konsep Pemilu Ideal di Mata Komisioner KPU RI 2017-2022

Konsep Pemilu Ideal di Mata Komisioner KPU RI 2017-2022

Hary Lukita Wardani - detikNews
Selasa, 02 Mei 2017 13:24 WIB
Konsep Pemilu Ideal di Mata Komisioner KPU RI 2017-2022
Komisioner KPU RI 2017-2022 / Foto: Lukita Wardani/detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kini memiliki 7 komisioner baru yang akan bekerja di periode 2017-2022. Masing-masing komisioner memiliki pandangan sendiri soal syarat-syarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tujuh komisioner baru KPU adalah Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan, dan Evi Novida Ginting Manik. Dalam acara coffee morning bersama media, 6 komisioner KPU dan sekjen hadir sementara Pramono berhalangan hadir.

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan ada tiga hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu transparansi, integritas dan kejujuran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyelenggaraan pemilu yang terpenting ada tiga hal yaitu transparansi, integrity dan jujur. Saya yakin kalau tiga hal ini dijalankan, mudah-mudahan bisa menjadi pemilu yang lebih baik di Indonesia," ujar Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Setelah Arief, Ilham Saputra menjabarkan konsep pemilu yang simpel. Perlu ada formula penghitungan suara yang mudah dan cepat.

"Saya inginkan konsep pemilu yang simpel dan mencari formula dengan teman-teman supaya di TPS bisa menghitung lebih mudah dan cepat. Karena selama ini masalah itu yang sering ditemui di lapangan," imbuh Ilham.

Lain dari Arief dan Ilham, Evi Novida Ginting Manik menginginkan adanya penguatan partai politik. Karena menurutnya dengan adanya penguatan parpol, KPU dapat menjalankan tugas secara profesional, penuh integritas dan akuntabel.

"Saya cukup panjang di pemilu dan berhubungan dengan Parpol (Partai Politik) dari tingkat bawah. Parpol sampai saat ini sudah berkembang menjadi lebih baik. Penguatan parpol. Bagaimana KPU, Kabupaten, Kota bisa bekerja kuat dan bisa menjalankan tugas-tugasnya yang profesional, integritas dan akuntabel. Tanpa penguatan tidak bisa kita rasakan di bawah," jelas Evi.

Selanjutnya, Wahyu Setiawan juga mengusulkan adanya formula baru untuk menghitung partisipasi politik untuk pilkada. Menurutnya sistem penghitungan partisipasi politik saat ini masih kurang pas, sehingga mengakibatkan angka yang menurun terus.

"Menurut saya perlu merumuskan formula baru untuk menghitung partisipasi politik untuk pilkada. Kalau dari yang sekarang saja ada kecenderungan partisipasi menurun terus. Partisipasi politik dihitung dari Jumlah DPT dikurang C6 yang dibagi. itu lebih realistis dari pemilu dan pilkada," tutur Wahyu.

Sedangkan Viryan menginginkan lakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. "Kami ingin memperkuat penyelengaraan pemilu transformasi pemilu yang ingin kami lakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan," ungkap Viryan.

Terakhir adalah Hasyim Asyari. Dia menegaskan KPU akan bertindak sesuai dengan kerangka hukum pemilu yang ditentukan.

"KPU adalah pemimpin di kepemiluan. KPU juga bertindak harus melalui kerangka hukum pemilu yang ditentukan dan yang mengatur tentang pemilu," pungkasnya yang menutup sesi perkenalan dalam acara coffee morning. (lkw/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads