"Kita akan mengirim atau tidak, lihat perkembangan seperti apa. Kalau kesimpulannya bubarkan KPK bagaimana? Kalau tidak mengirim bisa menyelesaikan masalah, itu lebih cepat. Tapi kalau nggak menyelesaikan soal, kirim orang, terpaksa," ungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
PAN masih menghitung-hitung skema yang terjadi untuk menolak pelemahan terhadap KPK. Jika akhirnya mengutus anggotanya ke Pansus, PAN akan melawan segala hal yang melemahkan KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkifli mengatakan partainya mendukung penuh penuntasan kasus korupsi di KPK. Ia juga mengaku heran apabila ada partai pemerintah yang mendukung angket KPK.
"Kan KPK sedang mengusut kasus besar, antara lain BLBI. Angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat kepada presiden. Kan pertanyaan publik, kenapa bikin hak angket apalagi kalau partai pendukung pemerintah? Padahal KPK sedang menyelesaikan kasus besar, tentu perlu dukungan dan support dari parlemen," jelas Zulkifli.
Hal senada disampaikan Waketum PAN Taufik Kurniawan. Setelah DPR memutuskan menerima usulan hak angket, kalangan internal PAN menggelar rapat, termasuk dengan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais.
"Hasil rapat internal partai dan arahan dari Ketum, dan ada petunjuk langsung dari Ketua Dewan Kehormatan Pak Amien, PAN secara tegas dan konsisten menolak hak angket," kata Taufik saat dihubungi detikcom, Selasa (2/5).
Menurut pria yang juga Wakil Ketua DPR ini, Fraksi PAN kemungkinan besar tidak akan kirim perwakilan ke pansus angket KPK. Ini menurut Taufik sebagai bentuk konsistensi penolakan PAN terhadap hak angket KPK.
"Karena sudah ada instruksi partai, PAN tidak akan kirimkan anggota (ke pansus angket)," terang dia.
Untuk itu, Taufik mengingatkan anggota-anggota Fraksi PAN untuk teguh berjuang dalam penolakan itu. Sebab, ini disebutnya juga sebagai petunjuk dari senior-senior partai.
"Siapa pun, karena sudah ada arahan partai, saya juga hanya mengikuti keputusan partai dan arahan. Jadi semua anggota fraksi harus mengikuti keputusan partai," tutur Taufik.
Fraksi-fraksi yang menyatakan menolak angket KPK adalah Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan PPP. KPK berharap fraksi-fraksi itu konsisten. (elz/imk)











































