Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Sabtu (29/4/2017), pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang Hotel Sofitel, Philippine Plaza, Manila, pada Sabtu, 29 April 2017, sebelum bertolak menuju acara pembukaan KTT ASEAN ke-30.
 Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi (Kris/Biro Pers Setpres) |
Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, Menlu Retno Marsudi mengatakan Daw Suu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang selama ini telah membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rakhine State.
"Daw Suu menyampaikan bahwa situasinya memang tidak mudah, tetapi Daw Suu menyampaikan bahwa komitmen pemerintah Myanmar sangat kuat untuk memperbaiki situasi yang ada di Rakhine State," ujar Retno.
 Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi (Kris/Biro Pers Setpres) |
Retno melanjutkan Presiden Jokowi kemudian menyampaikan kepada Daw Suu bahwa kestabilan sebuah pemerintahan merupakan hal yang harus terus dipelihara. Sebab, kestabilan politik di Myanmar juga memiliki implikasi yang luas di kawasan, khususnya di Asia Tenggara.
Selain itu, kata Retno, Presiden berkomitmen menawarkan bantuan kerja sama kepada pemerintah Myanmar. Tidak hanya bantuan yang bersifat segera, seperti pengiriman kontainer bantuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, tapi juga kerja sama di antara kedua negara yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.
"Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak terjadi diskriminasi, dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-programnya yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livehood program, dan lain-lain," kata Retno.
Retno juga mengatakan Presiden Jokowi dan Daw Suu sempat membicarakan seputar pembangunan masjid di Rakhine. Daw Suu mengatakan semua masalah perizinan telah selesai, sehingga konstruksi dapat dimulai sesegera mungkin.
Lebih lanjut, pertemuan itu membicarakan pengembangan kapasitas sumber daya Myanmar, terutama mengenai kebutuhan akan pelatihan bagi para polisi Myanmar.
"Jadi secara nasional, kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi. Pernah disebut bahwa jumlah yang dimiliki sekitar 80 ribu, tetapi sebenarnya jumlah yang diperlukan adalah 160 ribu. Daw Suu mengatakan ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka capacity building untuk polisi-polisi," tutur Retno. (jor/dhn)
